Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Kompas.com - 23/10/2020, 10:02 WIB
Massa BEM SI dalam demonstrasi tolak UU Cipta Kerja Membawa Piagam Kegagalan yang diberikan Bagi Pemerintah. Aksi diselenggarakan Selasa (20/10/2020), di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya Kompas.com/Sonya Teresa Massa BEM SI dalam demonstrasi tolak UU Cipta Kerja Membawa Piagam Kegagalan yang diberikan Bagi Pemerintah. Aksi diselenggarakan Selasa (20/10/2020), di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M Nur Sholikin menyebutkan, jangka waktu pembahasan peraturan turunan Undang-undang Cipta Kerja tidak realistis.

UU Cipta Kerja mengamanatkan pembentukan aturan turunan dilakukan dalam tiga bulan. Padahal, aturan yang harus dibentuk jumlahnya cukup banyak.

"Penentuan waktu paling lama tiga bulan untuk membentuk peraturan turunan tersebut sangat tidak realistis. Bahkan berpotensi besar menimbulkan permasalahan tumpang tindih regulasi," kata Sholikin melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Pemerintah, kata Sholikin, menyebut ada 35 Peraturan Pemerintah dan lima Peraturan Presiden yang harus dibentuk sebagai turunan dari UU Cipta Kerja.

Jumlah itu masih mungkin bertambah bila menghitung jumlah peraturan di bawah undang-undang yang terdampak.

Dengan jumlah yang banyak dan waktu yang sangat singkat, menurut dia, sulit memastikan proses pembentukan aturan turunan UU Cipta Kerja dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apalagi, praktik penyusunan PP maupun Perpres selama ini butuh waktu yang lama hingga lebih dari satu tahun.

"Selain itu, proses penyusunannya juga tidak ideal, yang seharusnya melalui tahapan perencanaan pembentukan PP dan Perpres atau program penyusunan (progsun) terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12/2011," ujar Sholikin.

Baca juga: Muncul Draf UU Cipta Kerja 1.187 Halaman, Ahli: Tak Masuk Akal kalau Perubahan Font dan Margin

Belum lagi, lanjut Sholikin, seringkali proses pembahasan peraturan macet karena tidak ada kesepahaman atau masih adanya ego sektoral antara kementerian/lembaga yang terlibat.

Jika materi yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini bersifat multi dan lintas sektor, hal ini akan semakin mempersulit proses penyusunan aturan turunan.

Proses harmonisasi juga dinilai menjadi tantangan besar dalam membentuk peraturan turunan, baik harmonisasi vertikal ke berbagai undang-undang terkait, maupun secara horizontal ke PP maupun Perpres yang bersinggungan.

Menurut Sholikin, jangka waktu yang sangat singkat ini terkesan memaksakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, kelak kualitas aturan turunan patut dipertanyakan.

"Sempitnya batas waktu juga akan memperkecil peluang partisipasi masyarakat," ujar Sholikin.

Baca juga: Sulitnya Mengakses Dokumen Penyusunan dan Draf Final UU Cipta Kerja...

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Seluruh Kebijakan Jakarta Bertujuan Dapatkan Kepercayaan Rakyat dalam Tangani Covid-19

Anies: Seluruh Kebijakan Jakarta Bertujuan Dapatkan Kepercayaan Rakyat dalam Tangani Covid-19

Nasional
20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

Nasional
Gubernur Sulut Sebut Ketersediaan Vaksin Covid-19 di Wilayahnya Masih Terbatas

Gubernur Sulut Sebut Ketersediaan Vaksin Covid-19 di Wilayahnya Masih Terbatas

Nasional
Saat Ini Pulau Jawa Didominasi Zona Merah dan Oranye

Saat Ini Pulau Jawa Didominasi Zona Merah dan Oranye

Nasional
11 Anggota DPR Positif Covid-19

11 Anggota DPR Positif Covid-19

Nasional
Hakim Konstitusi Minta DPR Tunjukkan Bukti Perubahan UU Cipta Kerja Setelah Disetujui Bersama

Hakim Konstitusi Minta DPR Tunjukkan Bukti Perubahan UU Cipta Kerja Setelah Disetujui Bersama

Nasional
Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Nasional
Kementerian PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Kementerian PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Nasional
Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Nasional
Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Nasional
Ganjar Sebut Jawa Tengah Krisis Tenaga Kesehatan akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Ganjar Sebut Jawa Tengah Krisis Tenaga Kesehatan akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
Ada Anggota dan Staf Positif Covid-19, Pimpinan Komisi VIII 'Lockdown' Ruang Rapat Fisik

Ada Anggota dan Staf Positif Covid-19, Pimpinan Komisi VIII 'Lockdown' Ruang Rapat Fisik

Nasional
Vonis Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Pakar: Negara Tak Lagi Anggap Korupsi Bahaya

Vonis Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Pakar: Negara Tak Lagi Anggap Korupsi Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X