Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Kompas.com - 23/10/2020, 09:53 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin agar Indonesia tak lagi menjadi negara pengekspor bahan mentah batu bara. Kepala Negara ingin agar batu bara bisa diolah sendiri oleh industri di dalam negeri.

"Saya ingatkan kita semua harus bergeser dari negara pengekspor bahan mentah, salah satunya batu bara, menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi," kata Jokowi dalam rapat terbatas Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batu Bara di Istana Bogor, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Batu Bara Bisa Bebas Royalti, Pemerintah Klaim Tidak Akan Merugikan Negara

Untuk mencapai target ini, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mulai bergerak mengembangkan industri turunan batu bara. Mulai dari industri peningkatan mutu, pembuatan bricket batu bara, pembuatan kokas, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara, sampai dengan campuran batu bara air.

Jokowi yakin dengan mengembangkan industri turunan ini Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah komoditas berkali-kali lipat. Juga mampu mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri seperti industri baja dan industri petrokimia.

"Dan yang tidak kalah penting kita bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," kata Jokowi.

Baca juga: Di UU Cipta Kerja Batu Bara Bebas Royalti, Pengamat: Terus Negara Dapat Apa? 

Untuk itu Jokowi juga meminta jajarannya mulai menyusun peta jalan atau roadmap optimalisasi pemanfaatan batu bara dalam negeri. Ia meminta optimalisasi ini betul betul dipercepat dengan teknologi ramah lingkungan.

"Tentukan strategi, tentukan target produk hilir yang akan kita kembangkan. Sehingga jelas arah mana yang akan kita tuju, beberapa banyak yang akan kita ubah jadi gas, berapa banyak yang akan kita ubah jadi produk petrokimia," kata dia.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemetaan kawasan yang dapat dikembangkan untuk melakukan hilirisasi industri batu bara. Kemudian memastikan ada wilayah yang memiliki cadangan batu bara yang cukup untuk menjamin pasokan dalam proses hilirisasi.

"Ini strategi besar dan kita harus konsisten untuk menjalankannya," kata Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Nasional
Dugaan Kekerasan Aparat Saat Demo UU Cipta Kerja, Polri: Tidak Ada Laporan

Dugaan Kekerasan Aparat Saat Demo UU Cipta Kerja, Polri: Tidak Ada Laporan

Nasional
Bareskrim Polri Tahan Maaher At-Thuwailibi untuk 20 Hari ke Depan

Bareskrim Polri Tahan Maaher At-Thuwailibi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X