Kompas.com - 22/10/2020, 17:20 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD memberi pandangan ke Alumni Tanoto Foundation. Webinar Tanoto FoundationMenkopolhukam Mahfud MD memberi pandangan ke Alumni Tanoto Foundation.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Ari Pramuditya mengkritik rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD supaya menambah kekuatan aparat pertahanan di Papua.

Rekomendasi penambahan pasukan tersebut diperuntukan bagi daerah-daerah di Papua yang belum terisi kantong-kantong pasukan militer.

"Setidaknya dari pernyataan (rekomendasi Mahfud) ini kami melihat pendekatan di lapangan adalah pendekatan keamanan, tetapi tidak bisa dipungkiri pendekatan keamanan ini menjadi salah satu jatuhnya korban dari warga sipil," ujar Ari dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Menurut Ari, alih-alih mengevaluasi pendekatan keamanan, pemerintah justru ingin menambah kekuatan aparat di Papua.

Padahal, kata dia, pendekatan keamanan yang diterapkan pemerintah selama ini justru kerap menimbulkan kasus kekerasan.

Ia menyatakan, pemerintah sebaiknya menempatkan persoalan Papua secara komprehensif supaya bisa melacak akar permasalahannya.

"Seharusnya pendekatannya tidak hanya kasuistis, apalagi berselang informasi yang parsial, tapi harus komprehensif melihat kondisi permasalahan di Papua secara utuh dengan mencari akar permasalahannya," kata dia.

Sementara itu, Kepala Divisi Pembelaan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Arif Nur Fikri mengatakan pemerintah dan DPR seharusnya segera mengevaluasi supaya kasus kekerasan di Papua terus berulang.

Selama ini, kata Arif, evaluasi pemerintah dan DPR hanya terjadi pada saat berhasil menanggulangi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Akan tetapi, pemerintah dan DPR gagal memahami secara utuh siklus kekerasan yang berdampak langsung terhadap masyarakat Papua.

"Setidaknya momentum ini jadi proses evaluasi dari pemerintah dan DPR untuk melihat terkait keberadaan militer di Papua," ucap dia.

Baca juga: Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Sebelumnya, Mahfud mengeluarkan rekomendasi agar daerah-daerah di Papua yang masih kosong dari aparat pertahanan organik supaya segera dilengkapi.

Rekomenasi itu keluar menyusul temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang menunjukkan adanya dugaan keterlibatan aparat dalam kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua, Sabtu (19/9/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Nasional
Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Nasional
UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

Nasional
Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Nasional
Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Nasional
UPDATE 13 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 108.599 Kasus

UPDATE 13 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 108.599 Kasus

Nasional
MUI Minta Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19

MUI Minta Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19

Nasional
Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Akan Bingung

Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Akan Bingung

Nasional
UPDATE 13 April: 10.373.963 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.431.997 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

UPDATE 13 April: 10.373.963 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.431.997 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

Nasional
Ada Ancaman Siklon Tropis, BNPB Keluarkan Peringatan Dini ke 30 Wilayah

Ada Ancaman Siklon Tropis, BNPB Keluarkan Peringatan Dini ke 30 Wilayah

Nasional
UPDATE 13 April: 77.522 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 13 April: 77.522 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Jokowi Sambut Buka Puasa Pertama Ramadhan 2021 di Istana Bogor

Jokowi Sambut Buka Puasa Pertama Ramadhan 2021 di Istana Bogor

Nasional
UPDATE 13 April: Suspek Covid-19 Tercatat Ada 58.450 Orang

UPDATE 13 April: Suspek Covid-19 Tercatat Ada 58.450 Orang

Nasional
UPDATE Bencana NTT: 178 Orang Meninggal, 47 Hilang

UPDATE Bencana NTT: 178 Orang Meninggal, 47 Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X