Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Diminta Sediakan TPS Keliling untuk Pemilih Disabilitas

Kompas.com - 22/10/2020, 13:15 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) keliling untuk memfasilitasi pemilih disabilitas yang kesulitan datang ke TPS.

Jika hal ini dapat direalisasikan, maka pemilih disabilitas yang sulit bermobilisasi tetap dapat menggunakan hak suara mereka dengan didatangi oleh petugas TPS.

"Kita juga mengusulkan, seandainya memang ada pemilih disabilitas yang mobilitasnya sulit dan dia tidak memungkinkan juga menyesuaikan protokol kesehatan di TPS, maka bagaimana kalau juga diadakan TPS keliling," kata Ketua PPUA Disabilitas Ariani Soekanwo dalam diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

"Jadi mereka disabilitas itu bisa didatangi oleh petugas untuk menyampaikan aspirasinya," tutur dia.

Baca juga: KPU: Sosialisasi Pilih Kotak Kosong di Pilkada dengan Paslon Tunggal Dibolehkan

Ariani mengatakan, pihaknya telah beberapa kali mengikuti simulasi pemungutan suara yang digelar KPU.

Hasilnya, masih ada sejumlah hal yang dinilai menyulitkan pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih mereka.

Misalnya, untuk pemilih disabilitas pengguna kursi roda, aturan penggunaan sarung tangan plastik selama di TPS dianggap menyulitkan. Sebab, kursi roda sukar dijalankan dengan tangan terbungkus plastik.

Dalam beberapa simulasi, pemilih disabilitas juga sulit menjalankan kursi roda karena TPS didirikan di lapangan berumput. Mereka bahkan harus meminta bantuan orang lain untuk mendorong kursi roda karena tak mampu menjalankannya sendiri.

Menurut Ariani, jika terjadi hujan, pemilih ini akan semakin kesulitan menjalankan kursi roda karena tanah menjadi becek.

Baca juga: Menhub Apresiasi Bus DAMRI Ramah Disabilitas dan Lansia

"Kalau kami sarankan, tentunya lebih baik (TPS) di lapangan di tempat yang rata, yang tidak berumput tebal ataupun yang tidak berbatu-batu. Kalau tempat yang landai, seperti di lapangan tenis, lapangan badminton itu kan kalau hujan tidak becek, dan itu rata, memudahkan untuk kursi roda," ujar Ariani.

Ariani menyebut, pemilih disabilitas tuli juga berpotensi mengalami kesulitan. Sebab, kewajiban penggunaan masker di TPS menutup kemungkinan pemilih ini menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi.

Oleh karenanya, diusulkan agar pemilih disabilitas tuli dibekali alat tulis selama di TPS sehingga dapat berkomunikasi melalui tulisan.

Selain itu, pemilih disabilitas netra juga disebut kesulitan dengan adanya kewajiban penggunaan sarung tangan plastik di TPS. Sebab, jari-jari pemilih menjadi tidak sensitif membaca huruf braille di bilik suara.

Baca juga: DPR Diminta Jelaskan Alasan Tak Libatkan Penyandang Disabilitas Saat Bahas UU Cipta Kerja

"Kemudian juga kita minta bahwa dianjurkan untuk disabilitas netra itu supaya pergi bersama keluarga. Jadi mereka harus didampingi, tak mungkin disabilitas netra itu berjalan di TPS sendiri, dan untuk digandeng orang lain itu juga riskan," kata Ariani.

PPUA Disabilitas juga mengusulkan agar petugas yang kelak mendampingi pemilih disabilitas mengenakan baju lengan panjang, sarung tangan, masker dan face shield untuk mencegah penularan Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com