Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantu Didakwa Terima Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp 37,2 miliar dari sejumlah pihak.

Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020).

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 37.287.000.000," dikutip dari surat dakwaan JPU KPK.

Baca juga: Periksa Ipar Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Pengurusan Perkara

JPU mengungkapkan, gratifikasi itu diterima dari para pihiak yang memiliki perkara di lingkungan pengadilan baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Uang tersebut diterima secara bertahap sejak 2014 sampai dengan 2017 melalui rekening Rezky Herbiyono, Calvin Pratama, Soepriyo Waskito Adi, Yoga Dwi Hartiar, dan Rahmat Santoso.

Gratifikasi itu tidak dilaporkan oleh Nurhadi dan Rezky dalam tenggang waktu 30 hari kerja sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

"Perbuatan Terdakwa I (Nurhadi) melalui Terdakwa II (Rezky) menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 37.287.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Sekretaris di Mahkamah Agung RI," kata JPU KPK.

Baca juga: KPK Rampungkan Penyidikan Kasus Nurhadi dan Menantunya

Dalam surat dakwaan, JPU mengungkap lima sumber gratifikasi yang diterima Nurhadi dan Rezky.

Pertama, penerimaan dari Handoko Sutjitro pada 2014 senilai total Rp 1,8 miliar dalam rangka pengurusan perkara Nomor 264/Pdt.P/2015/PN.SBY dan perkara tersebut dimenangkan oleh Handoko.

Kedua, penerimaan dari Renny Susetyo Wardhani tahun 2015 senilai total Rp 2,7 miliar dalam rangka pengurusan perkara Peninjauan Kembali No 368PK/Pdt/2015.