KPU Diminta Sediakan TPS Keliling untuk Pemilih Disabilitas

Jika hal ini dapat direalisasikan, maka pemilih disabilitas yang sulit bermobilisasi tetap dapat menggunakan hak suara mereka dengan didatangi oleh petugas TPS.

"Kita juga mengusulkan, seandainya memang ada pemilih disabilitas yang mobilitasnya sulit dan dia tidak memungkinkan juga menyesuaikan protokol kesehatan di TPS, maka bagaimana kalau juga diadakan TPS keliling," kata Ketua PPUA Disabilitas Ariani Soekanwo dalam diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

"Jadi mereka disabilitas itu bisa didatangi oleh petugas untuk menyampaikan aspirasinya," tutur dia.

Ariani mengatakan, pihaknya telah beberapa kali mengikuti simulasi pemungutan suara yang digelar KPU.

Hasilnya, masih ada sejumlah hal yang dinilai menyulitkan pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih mereka.

Misalnya, untuk pemilih disabilitas pengguna kursi roda, aturan penggunaan sarung tangan plastik selama di TPS dianggap menyulitkan. Sebab, kursi roda sukar dijalankan dengan tangan terbungkus plastik.

Dalam beberapa simulasi, pemilih disabilitas juga sulit menjalankan kursi roda karena TPS didirikan di lapangan berumput. Mereka bahkan harus meminta bantuan orang lain untuk mendorong kursi roda karena tak mampu menjalankannya sendiri.

Menurut Ariani, jika terjadi hujan, pemilih ini akan semakin kesulitan menjalankan kursi roda karena tanah menjadi becek.

"Kalau kami sarankan, tentunya lebih baik (TPS) di lapangan di tempat yang rata, yang tidak berumput tebal ataupun yang tidak berbatu-batu. Kalau tempat yang landai, seperti di lapangan tenis, lapangan badminton itu kan kalau hujan tidak becek, dan itu rata, memudahkan untuk kursi roda," ujar Ariani.

Ariani menyebut, pemilih disabilitas tuli juga berpotensi mengalami kesulitan. Sebab, kewajiban penggunaan masker di TPS menutup kemungkinan pemilih ini menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi.

Oleh karenanya, diusulkan agar pemilih disabilitas tuli dibekali alat tulis selama di TPS sehingga dapat berkomunikasi melalui tulisan.

Selain itu, pemilih disabilitas netra juga disebut kesulitan dengan adanya kewajiban penggunaan sarung tangan plastik di TPS. Sebab, jari-jari pemilih menjadi tidak sensitif membaca huruf braille di bilik suara.

"Kemudian juga kita minta bahwa dianjurkan untuk disabilitas netra itu supaya pergi bersama keluarga. Jadi mereka harus didampingi, tak mungkin disabilitas netra itu berjalan di TPS sendiri, dan untuk digandeng orang lain itu juga riskan," kata Ariani.

PPUA Disabilitas juga mengusulkan agar petugas yang kelak mendampingi pemilih disabilitas mengenakan baju lengan panjang, sarung tangan, masker dan face shield untuk mencegah penularan Covid-19.

Sebab, sebagai pendamping, petugas terpaksa berdekatan dengan pemilih disabilitas dan sulit untuk melakukan jaga jarak.

Ariani pun berharap, KPU dapat secara masif mensosialisasikan tata cara pemungutan suara di TPS kepada pemilih disabilitas, terutama yang berkaitan dengan aturan khusus.

"Bagaimana diperbolehkan juga tuna netra itu hanya pada saat meraba (alat bantu untuk mencoblos) itu tidak perlu pake sarung tangan, cukup hand sanitizer saja, kemudian setelah selesai mencuci tangannya," ujar Ariani.

"Jadi prosesdur-prosedur untuk disabilitas pun juga disuarakan, diinformasikan, dikampanyekan di televisi," kata dia.

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.