KPU Pelajari Rekomendasi Bawaslu soal Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada 2020

Kompas.com - 22/10/2020, 09:27 WIB
Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jakarta Pusat. Kamis (16/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKomisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jakarta Pusat. Kamis (16/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menerima enam rekomendasi penjatuhan sanksi diskualifikasi untuk pasangan calon kepala daerah yang diduga melanggar aturan Pilkada 2020.

Rekomendasi itu berasal dari Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu).

Pelaksana Harian Ketua KPU Ilham Saputra menyebutkan, setiap rekomendasi sanksi yang disampaikan Bawaslu akan lebih dulu dipelajari KPU sebelum dilakukan tindak lanjut.

"Tentu sebelum menindaklanjuti KPU harus melihat dulu terkait dengan beberapa hal-hal yang memang perlu kita tindak lanjuti diskualifikasi atau tidak," kata Ilham dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Menurut Ilham, sebagian rekomendasi sanksi diberikan karena pasangan calon kepala daerah dinyatakan melanggar Pasal 71 Ayat (2) UU Pilkada.

Ketentuan itu melarang pejabat daerah melakukan penggantian pejabat atau mutasi enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal itu digunakan Bawaslu salah satunya untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada salah satu paslon di Pegunungan Bintang, Papua.

Namun, setelah KPU melakukan pengecekan, penggantian pejabat di daerah itu telah mendapat persetujuan dari Mendagri.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Setelah dilakukan pengecekan, pejabat tersebut ternyata melantik pejabat untuk mengisi jabatan yang sudah lama kosong.

Baca juga: Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Pelantikan itu juga telah mendapat persetujuan dari Mendagri.

"Sehingga Kaur tidak didiskualifikasi," kata Ilham.

Salah satu paslon di Banggai, Sulawesi Tengah, juga sempat mendapat rekomendasi sanksi diskualifikasi.

Namun kemudian, paslon tersebut mengajukan sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan gugatannya dikabulkan.

"Kemudian kita menindaklanjuti dengan memasukan dia sebagai paslon kembali," ujar Ilham.

Lain halnya dengan rekomendasi sanksi terhadap salah satu paslon di Ogan Ilir Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pengecekan, paslon tersebut diyakini melanggar aturan sehingga rekomendasi Bawaslu ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi diskualifikasi.

Ilham menegaskan, untuk meindaklanjuti rekomensasi Bawaslu, pihaknya selalu lebih dulu melakukan pengecekan dan konfirmasi.

"Jadi bukan mengabaikan rekomendasi," kata dia.

Baca juga: Duduk Perkara Paslon Ilyas-Endang Didiskualifikasi KPU Ogan Ilir, Berawal dari Laporan Paslon Lawan

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X