Benarkah UU Cipta Kerja Berikan Keuntungan bagi Pekerja Kontrak?

Kompas.com - 22/10/2020, 08:58 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (25/8/2020). Massa buruh menyerukan Tolak Omnibus Law. ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONOSejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (25/8/2020). Massa buruh menyerukan Tolak Omnibus Law.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah soal keuntungan bagi pekerja kontrak dalam Undang-Undang Cipta Kerja mendapat kritik dari kelompok buruh hingga akademisi.

Klaim Menaker tersebut dinilai terlalu dini dan mengenyampingkan fakta lain tentang buruknya sistem kerja kontrak yang selama ini terjadi di perusahaan-perusahaan Tanah Air.  Bahkan, penghapusan sistem kerja kontrak sudah menjadi tuntutan buruh sejak lama.

Menurut Ida, keuntungan bagi pekerja kontrak dalam UU Cipta Kerja tertuang pada Pasal 81 angka 17 yang menyisipkan Pasal 61A di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketentuan ini mengatur soal uang kompensasi jika masa kerja berakhir atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga: Ini Keuntungan Jadi Karyawan Kontrak di UU Cipta Kerja

Dengan kewajiban membayar uang kompensasi, perusahaan atau pengusaha diasumsikan akan berpikir dua kali untuk memberhentikan karyawan kontrak.

"Oh, ada (keuntungan pekerja kontrak di UU Cipta Kerja). Dulu, PKWT itu tidak ada kompensasi kalau berakhir masa kerjanya. Sekarang, kalau kontrak berakhir, dia mendapat kompensasi," kata Ida dikutip dari Harian Kompas, Senin (19/20/2020).

Lantas, benarkah UU Cipta Kerja memberikan keuntungan bagi karyawan atau pekerja kontrak?

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati menyatakan, klaim Menaker soal kompensasi untuk pekerja yang masa kontraknya berakhir belum memiliki perhitungan dan mekanisme yang jelas.

Sebab, ketentuan lebih lanjut soal uang kompensasi itu akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

"Masih terlalu prematur untuk bilang bahwa uang kompensasi ini akan menguntungkan bagi pekerja kontrak," ujar Nabiyla saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Trade Union Rights Centre (TURC) Andriko Otang. Ia khawatir ketentuan besaran kompensasi yang diberikan perusahaan tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung pekerja akibat terjadi pemutusan hubungan kerja PHK.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Realisasi Zakat di Indonesia Harus Lebih Ditingkatkan

Wapres: Realisasi Zakat di Indonesia Harus Lebih Ditingkatkan

Nasional
6.664 Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin

6.664 Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin

Nasional
39 Tahanan KPK Telah Divaksin, Termasuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

39 Tahanan KPK Telah Divaksin, Termasuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

Nasional
Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Nasional
Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Nasional
KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

Nasional
Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Nasional
KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

Nasional
Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Nasional
Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

Nasional
34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X