Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Kompas.com - 21/10/2020, 18:05 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengimbau masyarakat mempertimbangkan secara matang rencana berpergian keluar rumah pada masa libur panjang yang akan jatuh pada 28 Oktober hingga 1 November.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan ada risiko yang harus ditanggung jika berkegiatan di luar rumah di masa pandemi ini.

"Keputusan untuk keluar rumah harus dipikirkan secara matang dan mempertimbangkan semua risiko yang ada," ujar Wiku dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Libur Panjang, Pemudik Masuk Salatiga Wajib Bawa Surat Rapid Test

Jika terpaksa harus berpergian keluar rumah, ia pun mengingatkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Hal yang sama juga berlaku jika ada keluarga atau kerabat yang datang berkunjung ke rumah. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan di dalam rumah.

"Meskipun tamu merupakan bagian dari keluarga tetap terapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena kita tidak tahu dengan siapa sebelumnya keluarga kita tadi berinteraksi," katanya.

Selain itu, lanjut Wiku, Satgas mendorong agar perusahaan-perusahaan mengantisipasi para pekerja yang berpergian keluar kota di masa libur panjang mendatang.

Dia mengatakan, perusahaan perlu mencatat pekerja yang berpergian, terutama mereka yang pergi ke zona oranye atau merah.

"Perusahaan dan kantor mewajibkan karyawannya untuk melakukan isolasi mandiri jika ada yang merasakan gejala Covid-19 setelah libur panjang," tuturnya.

Wiku menuturkan, berdasarkan berbagai studi yang dipelajari Satgas, penekanan mobilitas penduduk selama pandemi Covid-19 berhasil melandaikan kurva kasus dan menekan angka kematian akibat Covid-19.

Karena itu, dia berharap masyarakat dapat menahan diri untuk tidak berpergian dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Menurut (penelitian) Zhou, et Al (2020), pengurangan mobilitas dalam kota sebanyak 20 persen dapat melandaikan kurva kasus sebanyak 33 persen, dan menunda kemunculan puncak kasus selama 2 minggu. Ini adalah hal yang penting," ucapnya.

Ia pun mengajak berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pengelola pusat perbelanjaan, bersinergi untuk mengantisipasi masa liburan panjang nanti.

Baca juga: Tekan Penyebaran Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Bepergian Saat Libur Panjang

Menurut Wiku, beberapa hal yang perlu diantisipasi yaitu munculnya kerumunan sosial, politik, budaya, dan keagamaan. Selain itu, ada pula tahapan Pilkada 2020 yang saat ini terus berlangsung.

Wiku sekaligus mengingatkan soal potensi penularan Covid-19 dalam agenda aksi unjuk rasa yang belakangan digelar di beberapa daerah.

"Sudah ada peserta aksi unjuk rasa yang terkonfirmasi positif Covid-19. Ingat, Covid-19 mematikan dan jangan dianggap enteng," kata Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Nasional
Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Nasional
Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Nasional
Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Nasional
Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Nasional
World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

Nasional
DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

Nasional
Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Nasional
Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Nasional
Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com