Banyak Aduan ke Komnas HAM, Pemda Diminta Lakukan Pemerintahan Berperspektif Hak Asasi

Kompas.com - 20/10/2020, 14:15 WIB
Komisioner Komnas HAM, Amiruddin, dalam konferensi persnya di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKomisioner Komnas HAM, Amiruddin, dalam konferensi persnya di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab menyebutkan, setiap tahun pihaknya menerima banyak aduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sebagian besar laporan yang masuk ke Komnas HAM bahkan berkaitan dengan keluhan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia oleh pemda.

"Kami merefleksikan bahwa setiap tahun Komnas HAM menerima banyak complain dari masyarakat yang sebagian besarnya berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah," kata Amiruddin dalam sebuah diskusi daring, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Komnas HAM Surati Kapolda Sulsel, Kecam Salah Tangkap dan Penganiayaan Dosen di Makassar

Hal ini menjadi perhatian Komnas HAM. Apalagi, dengan adanya otonomi daerah, peran pemda menjadi semakin luas.

Seharusnya, kata Amiruddin, dengan kewenangan yang luas itu pemerintahan di daerah diselenggarakan dengan perspektif HAM.

"Di mana otonomi daerah telah memberi ruang pada pemerintah-pemerintah daerah terutama kepala daerah untuk merancang dan menjalankan pembangunan dan pelayanan publik serta perlindungan hak asasi manusia kepada daerah," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan adanya catatan tersebut, Komnas HAM meminta calon kepala daerah yang tengah berkompetisi di Pilkada 2020 untuk menyampaikan program dan gagasan yang berperspektif hak asasi manusia.

Baca juga: Kecam Penganiayaan Aparat di NTT, Komnas HAM Kirim Surat Protes ke Gubernur

Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pemilih memberikan suara mereka kepada calon pemimpin yang akan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi sebagai manusia.

"Sehingga para pemilih punya keyakinan bahwa dia dalam lima tahun ke depan setelah Pilkada hak asasi manusia para pemiluh ini bisa dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah daerah," kata Amiruddin.

Selain itu, lantaran Pilkada tahun ini digelar di tengah pandemi Covid-19, Amiruddin mengingatkan agar calon kepala daerah ikut melindungi hak asasi pemilih dalam hal kesehatan.

Peserta Pilkada 2020 diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan selama tahapan pemilihan berlangsung.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Jika hal itu diabaikan, lanjut Amiruddin, bukan tidak mungkin pasca-pilkada selesai dan kepala daerah baru terpilih, kasus Covid-19 justru meningkat.

"Jangan sampai begitu Anda terpilih jadi kepala daerah baru satu hari jadi kepala daerah beban baru datang kepada Anda semua karena kelalaian di masa kampanye dan pencoblosan pada protokol kesehatan," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.