Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Kompas.com - 20/10/2020, 13:06 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020).

Selain itu, Ma'ruf Amin juga mengakui bahwa realisasi sistem ekonomi syariah yang merupakan salah satu ajaran dalam agama Islam di bidang ekonomi tidaklah mudah.

Salah satu yang dialami bank dan lembaga keuangan syariah di Tanah Air adalah karena mereka belum mampu memberikan bantuan modal tanpa bagi hasil yang optimal.

Menurut Ma'ruf, hal itu karena dana-dana sosial yang terdiri dari zakat, infak, shadaqah (ZIS) masih sangat kecil.

Selain itu, mereka juga belum mampu memberikan pembiayaan tanpa jaminan, karena harus menjaga dana shahibul mal dari wanprestasi nasabah.

Baca juga: Kembangkan Ekonomi Syariah, Wapres Minta Dewan Syariah Nasional Terus Berinovasi

Pengentasan stunting dan kemiskinan

Selain mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, tugas Ma'ruf lainnya sebagai Wakil Presiden adalah mengentaskan angka stunting di Tanah Air yang masih tinggi.

Pemerintah menargetkan angka stunting turun hingga 14 pada tahun 2024 dari saat ini sebesar 27 persen. Namun, Ma'ruf Amin menegaskan, target pemerintah menurunkan stunting hingga 14 persen pada 2024 bukan perkara mudah.

"Target itu sangat emosional, 14 persen dari 27 persen itu bukan sesuatu yang mudah, karena itu kita harus bekerja keras," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Menko PMK Sebut Pengentasan Stunting Perlu Kerja Sama untuk Cegah Tumpang Tindih

Ia mengatakan, perlu koordinasi antar lembaga agar penurunan stunting bisa berjalan optimal. Pemerintah pun merumuskan tim terpadu per wilayah untuk menekan angka stunting.

Tidak hanya soal stunting, target menurunkan angka kemiskinan sebesar 5 hingga 6 persen pada 2024 dari angka 9,2 persen juga menjadi target lainnya.

Apalagi adanya pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah warga miskin baru bertambah.

Ma'ruf mengatakan, salah satu cara untuk dapat menurunkan stunting dan kemiskinan itu adalah dengan mengefektifkan dana desa yang sasarannya optimal.

"Kami sepakat melakukan evaluasi hal-hal yang memang belum tepat sasaran, supaya lebih tepat, lebih sesuai dengan keinginan program nasional, sesuai arahan Presiden untuk membuat desa lebih baik ke depan dari stunting, kemiskinan dan pemberdayaan," kata dia.

Baca juga: Wapres: Kemiskinan Meningkat jika Ketahanan Pangan Tak Diperkuat

Secara khusus, Wapres juga meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprioritaskan percepatan penurunan prevalensi stunting tersebut.

Meski telah terjadi penurunan prevalensi balita stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,67 persen pada 2019, tetapi angkanya masih tergolong tinggi.

Selain persoalan stunting, upaya pembangunan keluarga masih harus berhadapan dengan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, dan imunisasi.

Angka Kematian Ibu melahirkan di Indonesia masih berkisar 305 per 100.000 kelahiran hidup.

Jumlah tersebut tertinggi dibandingkan negara ASEAN lain yang hanya berkisar pada 40 sampai 60 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) kurang dari 1 tahun di Indonesia pun masih tinggi, yaitu 24 per 1.000 kelahiran, jauh lebih besar dari Malaysia yang sebesar 6,7 per 1.000 kelahiran dan Thailand 7,8 per 1.000 kelahiran.

"BKKBN harus dapat menjawab tantangan pembangunan keluarga itu," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

Nasional
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Nasional
Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Nasional
Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Nasional
Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Nasional
7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Nasional
KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Nasional
Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Nasional
OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

Nasional
Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X