Menko PMK Sebut Pengentasan Stunting Perlu Kerja Sama untuk Cegah Tumpang Tindih

Kompas.com - 18/09/2020, 10:29 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut kemungkinan adanya tumpang tindih (overlapping) dalam upaya pengentasan stunting.

Pasalnya, kata dia, untuk dapat memenuhi pengentasan stunting diperlukan komitmen dan kerja sama berbagai pihak, di samping upaya pemerintah.

Oleh karena itu, bantuan dari masyarakat madani pun dinilainya sangat penting untuk dapat menekan jumlah stunting di Tanah Air. Termasuk, untuk menghindari adanya tumpang tindih tersebut.

"Dalam menangani masalah stunting ini ada kemungkinan terjadi overlapping atau sebaliknya. Tapi, semakin banyak yang bergerak apalagi dari masyarakat madani tentu akan sangat baik," ujar Muhadjir dalam acara Talkshow Launching Aksi Peduli Dampak Corona bersama RRI dan Dompet Dhuafa, dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Menko PMK: Angka Stunting per Tahun Harus di Bawah 680.000

Muhadjir mengatakan, menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 27,67 persen pada 2019.

Melihat data tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menargetkan angka stunting turun hingga 14 persen pada 2024 mendatang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, dengan kerja sama berbagai pihak, Muhadjir pun optimistis target tersebut dapat tercapai.

"Hanya, perlu komitmen dan kerja sama semua pihak tidak hanya dari pemerintah. Keikutsertaan dan kepedulian masyarakat madani memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap upaya penanganan stunting," ujar Muhadjir.

Terutama, kata dia, peranan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Sebab, penanganan stunting sudah harus dimulai pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Baca juga: Cegah Stunting, Pemerintah Waspadai Aktivitas Merokok Masyarakat di Keluarga

Muhadjir mengatakan, calon orangtua harus memiliki pengetahuan serta pemahaman yang cukup mengenai pemenuhan gizi terhadap anak agar tak terlahir stunting.

"Menurut saya, penanganan stunting harus berbasis keluarga. Jadi (penyelesaian) stunting tidak bisa tanpa didekati keluarga," kata dia.

Hal tersebut pun memiliki dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Dibandingkan masalah kesehatan, kata dia, stunting lebih kepada masalah perencanaan keluarga.

Baca juga: Wapres: Pemberian ASI Terbukti Efektif Cegah Stunting

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Nasional
Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Nasional
Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nasional
Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Nasional
154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

Nasional
Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Nasional
Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Nasional
11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

Nasional
Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Nasional
Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Nasional
Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Nasional
Profil Singkat Laksda Anwar Saadi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Profil Singkat Laksda Anwar Saadi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Nasional
The Harvest dan Dompet Dhuafa Berkolaborasi untuk Penanganan Covid-19

The Harvest dan Dompet Dhuafa Berkolaborasi untuk Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X