Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Setahun menjabat sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin lebih banyak menangani pengembangan ekonomi syariah dan persoalan stunting.

Saat awal menjabat sebagai Wapres, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dirinya telah berbagi tugas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat itu, Ma'ruf mengatakan bahwa ia ditugasi Presiden membantu di bidang penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Secara khusus saya ditugasi beberapa tugas. Salah satunya kemiskinan, stunting, mungkin juga nanti penanggulangan bencana. Kemudian juga pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena berkaitan dengan kemiskinan dan juga ada pendidikan," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Baca juga: Maruf Amin Ungkap Pembagian Tugas Presiden dan Wapres

Ia menambahkan, penugasan tugas merupakan upaya agar visi-misi Presiden Joko Widodo menyejahterakan dan memajukan SDM Indonesia bisa terealisasi.

Ekonomi dan keuangan syariah

Presiden juga menugaskan Ma'ruf mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia. Ma'ruf mengatakan, potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar namun belum teroptimalkan.

Dalam hal ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah pun kemudian melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut lewat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang KNEKS.

KNEKS dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi selaku Ketua dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Wakil Ketua merangkap Ketua Harian.

Baca juga: Wapres Harap Sistem Pembayaran Digital Syariah Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Anggotanya terdiri dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian BUMN, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Setidaknya ada empat hal yang menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah.

"Kepada semua pihak, terutama para pegiat ekonomi syariah supaya terus mengembangkan diri untuk mengembangkan usaha dan produknya karena memang tuntutan produk-produk sesuai syariah semakin besar," ujar Ma'ruf dalam dialog virtual, Kamis (7/8/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Karakteristik Ekonomi Syariah di Indonesia Beda dengan Negara Lain

Selain produk, kata dia, beberapa sektor lain seperti jasa dan wisata syariah dengan label halal tengah banyak diminati berbagai negara lain.

Tak hanya di negara yang mayoritas muslim, tetapi juga negara yang minoritas Muslim. Contohnya beberapa negara yang menggalakkan wisata halal adalah Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan.

Bahkan, kata dia, Korea Selatan meminta sertifikasi halal kepada Indonesia untuk produk kosmetik yang mereka produksi.

"Oleh karena itu, prospek ekonomi dan keuangan syariah begitu besar sehingga para pegiat itu harus memiliki semangat (mengembangkan)," kata dia.

Baca juga: Wapres Harap Sistem Pembayaran Digital Syariah Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Presiden Joko Widodo (tengah, bermasker biru) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (membelakangi kamera) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Industri halal

Salah satu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan adalah melalui industri halal. Ma'ruf mengatakan, industri halal di Indonesia perlu dioptimalkan sebab saat ini masih kecil skalanya.

Padahal, menurut dia, potensi industri halal di Indonesia sangat besar. Saat ini, Indonesia justru dibanjiri produk halal dari negara lain.

"Selama ini kan halal kita baru taraf memberi sertifikat, memberi pengakuan kehalalan kemudian menjadi konsumen. Nah ke depan kita harus jadi produsen halal. Artinya kita harus membangun produk halal. Bukan hanya konsumen dalam negeri tapi juga ekspor," kata Ma'ruf.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 8 Kawasan Industri Halal, di Mana Saja?

Dalam rangka pengembangan industri halal itu pula, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun menyasar sejumlah daerah di Jawa Barat yang bisa dijadikan kawasan industri halal.

Selain itu, adapula empat kawasan industri lainnya yang sedang menyiapkan pengembangan kawasan industri halal.

Keempatnya adalah Kawasan Industri Bintan Inti dengan luas 6,5-100 hektare di Bintan, Kepulauan Riau; Kawasan Industri Batamindo seluas 17 hektare di Batam, Kepulauan Riau; Kawasan Industri Jakarta, Pulogadung; dan dan Kawasan Industri Surya Borneo 146.5 hektare di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 8 Kawasan Industri Halal, di Mana Saja?

Menurut Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Dody Widodo, industri halal Indonesia berpotensi menjadi basis produksi halal bagi negara-negara Asia dan Timur Tengah.

Untuk pasar domestik sendiri, perlu adanya peningkatan konsumsi dan kebutuhan produk halal.

"Nilai konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2018 mencapai 220 miliar dollar AS, dan diproyeksikan naik menjadi 330,5 miliar dollar AS pada tahun 2025," kata dia.

Baca juga: Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Rujukan global sertifikasi halal

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, selama ini Indonesia menjadi rujukan global atau negara lain dalam hal sertifikasi produk halal.

"Kalau untuk sertifikasi halal, Indonesia itu menjadi rujukan dunia atau global karena standar halal Indonesia dipakai di seluruh dunia," ujar Ma'ruf dalam dialog virtual, Kamis (7/8/2020).

Ia menuturkan, lebih dari 50 lembaga sertifikat halal dunia, menggunakan standar halal Indonesia untuk produk-produk yang beredar di negara mereka.

Baca juga: Wapres: Standar Sertifikasi Halal di Indonesia Jadi Rujukan Global

DOK. UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin memberikan kata sambutan secara virtual daldam acara pengenalan kampus untuk mahasiswa baru Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya pada Senin (31/8/2020).

Ma'ruf mengakui bahwa produk halal dari Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain.

"Ini yang akan kita mulai untuk mengembangkannya dengan membuka kawasan industri halal di berbagai kawasan ekonomi khusus (KEK), maupun kawasan industri halal tersendiri," kata dia.

Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, MUI Pertimbangkan Sikapnya soal Andil dalam Sertifikasi Halal

Penggabungan Bank Syariah BUMN

Salah satu upaya lainnya yang dilakukan Ma'ruf dalam satu tahun menjabat sebagai Wakil Presiden adalah dengan menggabungkan bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ma'ruf mengatakan, penggabungan atau merger bank syariah BUMN tersebut, kata dia, tengah dirancang.

Tujuannya, agar bank-bank BUMN tersebut menjadi bank syariah besar yang mengembangkan sayapnya di dunia perbankan dan keuangan syariah.

"Sekarang memang juga dirancang untuk bagaimana menggabungkan perbankan syariah yang BUMN untuk jadi bank besar supaya lebih bisa mengembangkan sayapnya, bisa melayani proyek-proyek besar, atau kegiatan ekonomi yang lebih besar," ujar Ma'ruf dalam dialog virtual, Kamis (7/8/2020).

Baca juga: Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Dengan adanya merger bank syariah menjadi satu bank tersebut, kata dia, pemerintah berharap langkah ini cepat mendorong perekonomian di Tanah Air. Dengan demikian, pemulihan ekonomi bisa lebih cepat.

Selain itu, kata dia, merger juga dilakukan agar tidak terlalu banyak bank syariah tetapi potensinya justru kecil.

Melalui merger, bank syariah BUMN diharapkan bank tersebut bisa berperan dalam berbagai kepentingan dalam dan luar negeri.

Kendala permodalan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, permodalan menjadi salah satu tantangan dan kendala dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun menilai, dalam ekonomi dan keuangan syariah ini, dana-dana murah atau yang berasal dari tabungan dan giro juga harus dikembangkan.

Ia menilai, salah satu solusinya adalah dengan cara pemberian berbagai stimulus dari pemerintah.

Contoh kasus bank syariah yang mengalami kendala permodalan saat ini adalah Bank Muamalat. Ma'ruf mengatakan, sebab permodalan menjadi kendala bank tersebut, maka suntikan modal menjadi solusi.

Baca juga: Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, Kendala Permodalan hingga Target Jadi Referensi Global

Dok. KIP/Setwapres Wakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020).

Salah satu yang dialami bank dan lembaga keuangan syariah di Tanah Air adalah karena mereka belum mampu memberikan bantuan modal tanpa bagi hasil yang optimal.

Menurut Ma'ruf, hal itu karena dana-dana sosial yang terdiri dari zakat, infak, shadaqah (ZIS) masih sangat kecil.

Selain itu, mereka juga belum mampu memberikan pembiayaan tanpa jaminan, karena harus menjaga dana shahibul mal dari wanprestasi nasabah.

Baca juga: Kembangkan Ekonomi Syariah, Wapres Minta Dewan Syariah Nasional Terus Berinovasi

Pengentasan stunting dan kemiskinan

Selain mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, tugas Ma'ruf lainnya sebagai Wakil Presiden adalah mengentaskan angka stunting di Tanah Air yang masih tinggi.

Pemerintah menargetkan angka stunting turun hingga 14 pada tahun 2024 dari saat ini sebesar 27 persen. Namun, Ma'ruf Amin menegaskan, target pemerintah menurunkan stunting hingga 14 persen pada 2024 bukan perkara mudah.

"Target itu sangat emosional, 14 persen dari 27 persen itu bukan sesuatu yang mudah, karena itu kita harus bekerja keras," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Menko PMK Sebut Pengentasan Stunting Perlu Kerja Sama untuk Cegah Tumpang Tindih

Ia mengatakan, perlu koordinasi antar lembaga agar penurunan stunting bisa berjalan optimal. Pemerintah pun merumuskan tim terpadu per wilayah untuk menekan angka stunting.

Tidak hanya soal stunting, target menurunkan angka kemiskinan sebesar 5 hingga 6 persen pada 2024 dari angka 9,2 persen juga menjadi target lainnya.

Apalagi adanya pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah warga miskin baru bertambah.

Ma'ruf mengatakan, salah satu cara untuk dapat menurunkan stunting dan kemiskinan itu adalah dengan mengefektifkan dana desa yang sasarannya optimal.

"Kami sepakat melakukan evaluasi hal-hal yang memang belum tepat sasaran, supaya lebih tepat, lebih sesuai dengan keinginan program nasional, sesuai arahan Presiden untuk membuat desa lebih baik ke depan dari stunting, kemiskinan dan pemberdayaan," kata dia.

Baca juga: Wapres: Kemiskinan Meningkat jika Ketahanan Pangan Tak Diperkuat

Secara khusus, Wapres juga meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprioritaskan percepatan penurunan prevalensi stunting tersebut.

Meski telah terjadi penurunan prevalensi balita stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,67 persen pada 2019, tetapi angkanya masih tergolong tinggi.

Selain persoalan stunting, upaya pembangunan keluarga masih harus berhadapan dengan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, dan imunisasi.

Angka Kematian Ibu melahirkan di Indonesia masih berkisar 305 per 100.000 kelahiran hidup.

Jumlah tersebut tertinggi dibandingkan negara ASEAN lain yang hanya berkisar pada 40 sampai 60 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) kurang dari 1 tahun di Indonesia pun masih tinggi, yaitu 24 per 1.000 kelahiran, jauh lebih besar dari Malaysia yang sebesar 6,7 per 1.000 kelahiran dan Thailand 7,8 per 1.000 kelahiran.

"BKKBN harus dapat menjawab tantangan pembangunan keluarga itu," kata dia.