Kembangkan Ekonomi Syariah, Wapres Minta Dewan Syariah Nasional Terus Berinovasi

Kompas.com - 12/10/2020, 16:35 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Dewan Syariah Nasional (DSN) melakukan inovasi dan pembaruan dalam setiap penetapan fatwa. Hal itu dimaksudkan agar fatwa yang dikeluarkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

"Para ulama di DSN dituntut untuk terus melakukan inovasi dan pembaruan dalam penetapan fatwa, sehingga output fatwanya selain mempunyai pijakan kuat dalam aspek kesyariahan juga benar-benar dapat memberikan kemaslahatan pada perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di negeri ini," ujar Ma'ruf di acara pembukaan Pra Ijtima Sanawi (annual meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara daring, Senin (12/10/2020).

Baca juga: DSN-MUI Rumuskan Fatwa Baru, Wapres Harap Jadi Pedoman Lembaga Keuangan Konvensional Berubah ke Syariah 

Selain itu, Ma'ruf mengatakan, Dewan Pengawas Syariah harus memahami fatwa Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi kepatuhan kesyariahan pada operasional lembaga keuangan dan bisnis syariah.

Sebab, fatwa dewan syariah menjadi acuan utama dalam melakukan tugas pengawasan.

"Oleh karenanya, DPS dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik dalam pengawasan aspek kepatuhan syariah di lembaga keuangan dan bisnis syariah," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, para ulama pendahulu telah berhasil menjadikan fatwa sebagai pemicu perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Ma'ruf, para ulama telah berhasil menancapkan fondasi yang kokoh untuk tumbuh-kembang ekonomi dan keuangan syariah di masa berikutnya.

Baca juga: Wapres Minta MUI dan Ormas Islam Jadi Jembatan Aspirasi Masyarakat soal UU Cipta Kerja

 

"Saat ini menjadi tantangan dan tugas para ulama yang lebih muda untuk melanjutkan perjuangan tersebut," kata dia.

Terlebih saat ini perkembangan ekonomi syariah tidak hanya fokus pada industri keuangan saja. Industri halal, Islamic social fund, dan usaha atau bisnis berbasis syariah pun menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi syariah.

"Sehingga tantangan dan peluang DPS untuk menyiapkan aspek kepatuhan syariah semakin luas," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Mantan Menkes, Farid Moeloek dan Nila Moeloek Positif Covid-19

Dua Mantan Menkes, Farid Moeloek dan Nila Moeloek Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut BOR Rumah Sakit Menurun, Ini Faktanya...

Jokowi Sebut BOR Rumah Sakit Menurun, Ini Faktanya...

Nasional
Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Nasional
Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Nasional
Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Nasional
Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Nasional
Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Nasional
Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Nasional
Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Nasional
Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Nasional
KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

Nasional
Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Nasional
RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

Nasional
Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X