Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Kompas.com - 20/10/2020, 13:06 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah, bermasker biru) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (membelakangi kamera) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/7/2020). ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (tengah, bermasker biru) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (membelakangi kamera) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/7/2020).


Industri halal

Salah satu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan adalah melalui industri halal. Ma'ruf mengatakan, industri halal di Indonesia perlu dioptimalkan sebab saat ini masih kecil skalanya.

Padahal, menurut dia, potensi industri halal di Indonesia sangat besar. Saat ini, Indonesia justru dibanjiri produk halal dari negara lain.

"Selama ini kan halal kita baru taraf memberi sertifikat, memberi pengakuan kehalalan kemudian menjadi konsumen. Nah ke depan kita harus jadi produsen halal. Artinya kita harus membangun produk halal. Bukan hanya konsumen dalam negeri tapi juga ekspor," kata Ma'ruf.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 8 Kawasan Industri Halal, di Mana Saja?

Dalam rangka pengembangan industri halal itu pula, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun menyasar sejumlah daerah di Jawa Barat yang bisa dijadikan kawasan industri halal.

Selain itu, adapula empat kawasan industri lainnya yang sedang menyiapkan pengembangan kawasan industri halal.

Keempatnya adalah Kawasan Industri Bintan Inti dengan luas 6,5-100 hektare di Bintan, Kepulauan Riau; Kawasan Industri Batamindo seluas 17 hektare di Batam, Kepulauan Riau; Kawasan Industri Jakarta, Pulogadung; dan dan Kawasan Industri Surya Borneo 146.5 hektare di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 8 Kawasan Industri Halal, di Mana Saja?

Menurut Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Dody Widodo, industri halal Indonesia berpotensi menjadi basis produksi halal bagi negara-negara Asia dan Timur Tengah.

Untuk pasar domestik sendiri, perlu adanya peningkatan konsumsi dan kebutuhan produk halal.

"Nilai konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2018 mencapai 220 miliar dollar AS, dan diproyeksikan naik menjadi 330,5 miliar dollar AS pada tahun 2025," kata dia.

Baca juga: Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Rujukan global sertifikasi halal

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, selama ini Indonesia menjadi rujukan global atau negara lain dalam hal sertifikasi produk halal.

"Kalau untuk sertifikasi halal, Indonesia itu menjadi rujukan dunia atau global karena standar halal Indonesia dipakai di seluruh dunia," ujar Ma'ruf dalam dialog virtual, Kamis (7/8/2020).

Ia menuturkan, lebih dari 50 lembaga sertifikat halal dunia, menggunakan standar halal Indonesia untuk produk-produk yang beredar di negara mereka.

Baca juga: Wapres: Standar Sertifikasi Halal di Indonesia Jadi Rujukan Global

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X