Kompas.com - 20/10/2020, 10:46 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikan Presiden Joko Widodo di periode keduanya ini adalah pelaksanaan demokrasi dan toleransi.

Sebab, menurut Hendri, pemerintahan Jokowi saat ini abai serta defensif terhadap suara kritis masyarakat.

"Kalau banyak presiden sebelum Pak Jokowi PR-nya adalah ekonomi, sekarang PR-nya Pak Jokowi adalah pelaksanaan demokrasi dan toleransi," katanya saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Dia mencontohkan pengesahan sejumlah undang-undang kontroversial dalam setahun pemerintahan Jokowi, yaitu UU Mineral dan Batu Bara, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Cipta Kerja.

Hendri berpendapat, presiden terlalu fokus mengejar target-target pemerintahan tanpa mempertimbangkan aspirasi publik.

"Memang ada prioritas yang dia kejar dan minim keterlibatan publik pun tidak apa-apa. Jadi yang paling penting kelihatannya ada beberapa hal yang dikejar untuk menelurkan legacy pada saat nanti lengser, dan itu sangat disayangkan," ujar Hendri.

Ketiga UU tersebut dinilai Hendri dibahas dalam waktu relatif singkat. Selain itu, ketiga UU disahkan di saat penanganan pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda menggembirakan.

"Harusnya (pandemi Covid-19) menjadi hal yang utama, tapi ternyata kesehatan dan ekonomi menjadi hal utama dimanfaatkan juga untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih urgen. Urgen versi pemerintah," ucapnya.

Sikap defensif pemerintah pun ditunjukkan dengan cara para pejabat pemerintah merespons berbagai kritik yang disuarakan publik.

Misalnya, soal UU Cipta Kerja, pemerintah malah mempersilakan masyarakat mengajukan gugatan judicial review ke MK.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

"Pemerintah alih-alih mendengarkan malah bilang bahwa, kalau nggak suka ke MK saja. Itu kan menurut saya defensif dan menghilangkan keinginan masyarakat untuk berdialog," kata Hendri.

Hendri pun berharap Jokowi dapat lebih mendengarkan suara rakyat dalam menentukan kebijakan. Masih ada empat tahun lagi hingga akhir periode kedua Jokowi di 2024.

"Tidak masalah selama komunikasi publik di lapangan baik, dan kemudian ruang publik juga diadakan. Jadi lebih banyak mendengarkan," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X