Kompas.com - 20/10/2020, 10:46 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikan Presiden Joko Widodo di periode keduanya ini adalah pelaksanaan demokrasi dan toleransi.

Sebab, menurut Hendri, pemerintahan Jokowi saat ini abai serta defensif terhadap suara kritis masyarakat.

"Kalau banyak presiden sebelum Pak Jokowi PR-nya adalah ekonomi, sekarang PR-nya Pak Jokowi adalah pelaksanaan demokrasi dan toleransi," katanya saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Dia mencontohkan pengesahan sejumlah undang-undang kontroversial dalam setahun pemerintahan Jokowi, yaitu UU Mineral dan Batu Bara, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Cipta Kerja.

Hendri berpendapat, presiden terlalu fokus mengejar target-target pemerintahan tanpa mempertimbangkan aspirasi publik.

"Memang ada prioritas yang dia kejar dan minim keterlibatan publik pun tidak apa-apa. Jadi yang paling penting kelihatannya ada beberapa hal yang dikejar untuk menelurkan legacy pada saat nanti lengser, dan itu sangat disayangkan," ujar Hendri.

Ketiga UU tersebut dinilai Hendri dibahas dalam waktu relatif singkat. Selain itu, ketiga UU disahkan di saat penanganan pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda menggembirakan.

"Harusnya (pandemi Covid-19) menjadi hal yang utama, tapi ternyata kesehatan dan ekonomi menjadi hal utama dimanfaatkan juga untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih urgen. Urgen versi pemerintah," ucapnya.

Sikap defensif pemerintah pun ditunjukkan dengan cara para pejabat pemerintah merespons berbagai kritik yang disuarakan publik.

Misalnya, soal UU Cipta Kerja, pemerintah malah mempersilakan masyarakat mengajukan gugatan judicial review ke MK.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

"Pemerintah alih-alih mendengarkan malah bilang bahwa, kalau nggak suka ke MK saja. Itu kan menurut saya defensif dan menghilangkan keinginan masyarakat untuk berdialog," kata Hendri.

Hendri pun berharap Jokowi dapat lebih mendengarkan suara rakyat dalam menentukan kebijakan. Masih ada empat tahun lagi hingga akhir periode kedua Jokowi di 2024.

"Tidak masalah selama komunikasi publik di lapangan baik, dan kemudian ruang publik juga diadakan. Jadi lebih banyak mendengarkan," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan, Ini Kata KPK

Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan, Ini Kata KPK

Nasional
Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Nasional
Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Nasional
Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasional
Jokowi: Pengembangan Ekonomi Kreatif Harus Dipacu Agar Lebih Maju

Jokowi: Pengembangan Ekonomi Kreatif Harus Dipacu Agar Lebih Maju

Nasional
KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Apresiasi Tim Demo Udara HUT Ke-77 TNI

KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Apresiasi Tim Demo Udara HUT Ke-77 TNI

Nasional
Bertemu dengan Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dukung Perdamaian Ukraina dan Rusia

Bertemu dengan Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dukung Perdamaian Ukraina dan Rusia

Nasional
Usut Suap Pembelian Pesawat Garuda, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Tangsel dan Jakarta

Usut Suap Pembelian Pesawat Garuda, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Tangsel dan Jakarta

Nasional
KPK Telah Periksa 16 Saksi Suap Pembelian Airbus Garuda Indonesia

KPK Telah Periksa 16 Saksi Suap Pembelian Airbus Garuda Indonesia

Nasional
Saat Ferdy Sambo Minta Maaf kepada Keluarga Brigadir J Jelang Persidangan...

Saat Ferdy Sambo Minta Maaf kepada Keluarga Brigadir J Jelang Persidangan...

Nasional
Waketum Golkar Sebut Pernyataan Akbar Tanjung ke Anies Sebatas Ucapan Selamat

Waketum Golkar Sebut Pernyataan Akbar Tanjung ke Anies Sebatas Ucapan Selamat

Nasional
Puan Maharani Dorong Perdamaian Ukraina dengan Rusia

Puan Maharani Dorong Perdamaian Ukraina dengan Rusia

Nasional
TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.