Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE 13 Oktober: 340.622 Kasus Covid-19 dan Pemda yang Mulai Lengah

Kompas.com - 14/10/2020, 05:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

Sementara itu, ada sebanyak 153.822 orang yang berstatus suspek Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Sosialisasi Program Vaksinasi Covid-19

Kasus Covid-19 di Tanah Air sudah tersebar di 500 kabupaten/kota dari seluruh provinsi di Indonesia.

Adapun dari total jumlah kasus Covid-19, ada sebanyak 65.229 kasus aktif atau 19,2 persen dari yang terkonfirmasi positif.

Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan.

Pemda lengah

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengungkap sejumlah daerah mengalami pergeseran status zonasi dalam sepekan terakhir.

Pergeseran status zonasi itu berupa perubahan zona hijau (tanpa Covid-19) dan meningkatnya daerah yang masuk zona oranye (risiko penularan tinggi).

Satgas mencatat 50 persen lebih daerah mengalami perubahan status zonasi Covid-19.

Baca juga: 9 Pegawai Positif Covid-19, Satu Puskesmas di Kalsel Ditutup

"Sangat disayangkan bahwa terdapat lebih dari 50 persen kabupaten dan kota yang sebelumnya berada di zona hijau berpindah ke zona Kuning, zona orannye dan bahkan zona merah dalam pekan ini," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan persnya melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2020).

Wiku menuturkan, pada pekan ini sebanyak 336 kabupaten/kota berada di zona oranye atau zona dengan risiko sedang.

Artinya, 65 persen dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia berstatus risiko sedang.

"Hal ini menandakan bahwa daerah lengah atau sudah merasa nyaman," ujar Wiku.

Wiku menekankan, pemerintah daerah harus kembali fokus menangani Covid-19 sehingga penambahan kasus positif bisa terus ditekan.

Baca juga: Satgas: Pemerintah Daerah Mulai Lengah Tangani Covid-19

Selain itu terjadi kenaikan kasus positif Covid-19 dalam satu pekan terakhir atau sejak 4 hingga 11 Oktober.

Adapun lima besar provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi pekan ini ialah Jawa Tengah dengan kenaikan 499 kasus, Jawa Barat 383 kasus dan Papua Barat 314 kasus.

Kemudian Sulawesi Selatan dengan kenaikan 277 dan Sulawesi Tengah 204 kasus.

"Bagi daerah yang masuk lima besar segera lakukan evaluasi terkait penerapan protokol kesehatan. Jangan masuk lima besar kasus positif karena ini bukanlah prestasi," tutur Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com