Djoko Tjandra Ajukan Eksepsi atas Dakwaan dalam Kasus Surat Jalan Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang minggu depan.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo, seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10/2020).

“Kami sudah dengar bersama bahwa satu minggu ke depan kita akan ajukan eksepsi atau keberatan secara formal daripada surat dakwaan," kata Soesilo seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Djoko Tjandra dkk Didakwa Buat dan Gunakan Surat Jalan Palsu

Adapun Djoko Tjandra merupakan salah satu terdakwa dalam kasus surat jalan palsu yang diterbitkan oleh seorang jenderal polisi.

Namun, Soesilo enggan merinci apa saja poin keberatan yang akan dituangkan dalam eksepsi. Menurutnya, hal itu akan diungkapkan oleh pihaknya di persidangan berikutnya.

“Eksepsi itu adalah keberatan yang poin-poinnya nantilah tentunya ketika eksepsi kami ajukan," ucap dia.

Baca juga: Dalam Dakwaan, Brigjen Prasetijo Perintahkan Bakar Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Dalam kasus ini, Djoko Tjandra bersama-sama dengan Anita Kolopaking dan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo didakwa telah memalsukan surat jalan.

Dakwaan tersebut dibacakan JPU dalam sidang di PN Jaktim, Selasa hari ini.

"Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak," ucap jaksa membacakan dakwaan, dikutip dari Tribunnews.com.

Dalam surat dakwaan, surat jalan itu diterbitkan oleh Prasetijo saat menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Baca juga: Dalam Dakwaan, Brigjen Prasetijo Coret Nama Kabareskrim saat Buat Surat Jalan Djoko Tjandra

Prasetijo juga diduga turut berperan dalam penerbitan surat kesehatan dan surat bebas Covid-19 yang dibutuhkan dalam pelarian Djoko Tjandra.

Surat-surat itu diduga digunakan untuk memuluskan perjalanan Djoko Tjandra ke Indonesia yang kala itu berstatus buron.

Djoko Tjandra merupakan narapidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. Ia dijatuhi pidana penjara selama dua tahun oleh Mahkamah Agung (MA) sebelum melarikan diri.

Dengan surat-surat tersebut, Djoko Tjandra pun dapat keluar-masuk Indonesia sebanyak dua kali melalui Pontianak dalam kurun waktu 6-8 Juni 2020 dan 20-22 Juni 2020.