Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: TGPF Tak Bisa Didikte

Kompas.com - 13/10/2020, 14:11 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tak bisa didikte dalam menyelidiki kasus penembakan di Intan Jaya, Papua.

"Di sini ada orang-orang yang tidak bisa dibeli pikirannya. Dari kampus di sini ada Pak Palguna (I Dewa Gede Palguna), ada Pak Apolo (Apolo Safanpo), ada Pak Makarim (Makarim Wibisono), ada Pak Bambang (Bambang Purwoko). Itu tidak bisa didikte, kalau bilang ndak, ndak, semua orang percaya," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Selasa (12/10/2020).

Mahfud mengatakan, kerja keras TGPF berhasil menembus blokade yang sebelumnya ditutup dan dikuasai Kelompol Kriminal Bersenjata (KKB).

Baca juga: Mahfud MD Terima Laporan Hasil Penyelidikan TGPF Kasus Penembakan di Intan Jaya

Akibatnya, pemerintah setempat dan aparat keamanan kesulitan menemui keluarga korban pendeta Yeremia Zanambani, korban penembakan pada pertengahan September 2020.

Setelah berhasil ditembus, keluarga korban pun berkenan supaya jenazah pendeta Yeremia diotopsi dan menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP).

"Sekarang ini keluarga korban bisa ditemui dan memberi kesaksian, menjelaskan fakta-fakta, bahkan juga sudah menandatangani persetujuan, yaitu dilakukan otopsi terhadap jenazah pendeta Yeremia, dulu itu sulit sekali," kata dia.

Mahfud mengatakan, keberhasilan TGPF tersebut tak lepas dari faktor pendekatan kultural.

Pendekatan kultural itu berupa keterlibatan tokoh agama hingga tokoh masyarakat lokal.

"Sekarang tim ini sudah berhasil karena tim kami memang pendekatannya lebih kultural," kata dia.

TGPF bertolak ke Jakarta pada Senin (12/10/2020). Selama di Papua, TGPF mengumpulkan data dan informasi lapangan melalui olah TKP, bertemu saksi-saksi di TKP, hingga mewawancarai 25 saksi.

Baca juga: TGPF: Keluarga Akhirnya Izinkan Autopsi Jenazah Pendeta Yeremia

TGPF juga meyakinkan keluarga korban sehingga mengizinkan otopsi terhadap jenazah pendeta Yeremia Zanambani.

Tak hanya itu, pihak keluarga korban berkenan menandatangani BAP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com