Tangkap Penyebar Hoaks, Polisi Ditantang Debat Terbuka soal Substansi UU Cipta Kerja

Kompas.com - 12/10/2020, 16:10 WIB

Sania Mashabi,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Sania Mashabi

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Rakyat Indonesia mengajak kepolisian untuk berdebat terbuka mengenai subtansi Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal itu dikatakan oleh perwakilan Fraksi Rakyat Indonesia Muhammad Isnur terkait adanya warga yang ditahan karena dianggap menyebarkan hoaks terkait UU Cipta Kerja.

"Bersama ini kami juga mengajak pihak kepolisian untuk debat terbuka terkait substansi omnibus law UU Cipta Kerja agar publik bisa menilai siapa sebenarnya yang menebar hoaks," kata Isnur melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/10/2020).

Isnur menilai, alasan Polri untuk menangkap pelaku penyebar hoaks soal Undang-Undang Cipta Kerja patut dipertanyakan.

Sebab, menurut dia, sampai saat ini belum ada draf final RUU Cipta Kerja dari Badan Legislasi DPR, yang kemudian disahkan dalam rapat paripurna.

"Klaim Polri patut dipertanyakan karena berdasarkan keterangan Anggota DPR RI dan Baleg, naskah UU belum dibagikan dan masih diperbaiki," ujarnya.

Isnur mengatakan, penggunaan kata sisipan bisa memberi maka berbeda dalam dunia hukum.

Oleh karena itu, ia menilai, jika alasan Polri menyebut berita hoaks dengan alasan tafsiran maka tafsiran pemerintah soal UU Cipta Kerja juga bisa dinilai hoaks oleh para akademisi.

"Jika menggunakan cara pikir Polri bahwa tafsir berbeda adalah hoaks maka tafsir pemerintah dan Polri adalah hoaks bagi penafsir dari akademisi dan koalisi masyarakat sipil," ujarnya.

Adapun polisi telah menangkap seorang perempuan berinisial VE (36), pemilik akun Twitter @videlyaeyang, karena diduga menyebarkan berita bohong terkait UU Cipta Kerja.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, VE ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/10/2020).

"Kita lakukan penyelidikan di sana dan kita menemukan adanya seorang perempuan yang diduga melakukan penyebaran yang tidak benar, itu ada di Twitter-nya, Twitter @videlyaeyang," kata Argo dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Kompas TV, Jumat (9/10/2020).

Argo menuturkan, VE dianggap telah menyebar berita hoaks karena mengunggah twit berisi 12 Pasal Undang-Undang Cipta Kerja.