YLBHI Nilai Langkah Polri Usut Isu Hoaks UU Cipta Kerja sebagai Intimidasi

Kompas.com - 12/10/2020, 15:03 WIB
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ( YLBHI) menilai langkah Polri untuk mengusut isu penyebaran berita bohong atau hoaks terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah bentuk intimidasi.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur.

"Kami menilai langkah Kepolisian untuk mengusut isu hoaks ini sebagai upaya intimidasi terhadap penolakan masyarakat luas atas disahkannya UU Cipta Kerja atau omnibus law," kata Isnur kepada Kompas.com, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Draf Belum Jelas, YLBHI Pertanyakan alasan Polri Tangkap Penyebar Hoaks UU Cipta Kerja

Isnur menilai instruksi Kapolri dalam surat telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 pada 2 Oktober lalu juga telah melanggar UU Dasar 1945.

Menurutnya, instruksi tersebut juga sebagai bentuk pemberangusan hak kebebasan berekspresi di tengah merebaknya kritik dan aksi masyarakat terhadap UU Cipta Kerja.

"Bahkan Instruksi Kapolri Idham Aziz tersebut bertentangan dengan hukum dan memuat penyalahgunaan wewenang kepolisian," ujarnya.

"Yang mengancam kebebasan berekspresi di tengah meningkatnya penolakan masyarakat luas atas pengesahan UU Cipta Kerja," ucap dia.

Baca juga: Draf UU Cipta Kerja Belum Final, Polisi Dinilai Tak Bisa Tetapkan Tersangka Hoaks

Adapun pihak Polri menyampaikan, perintah kepada jajaran Kepolisian RI untuk melakukan patroli siber melalui Surat Telegram Nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 bertujuan mencegah penyebaran berita hoaks terkait omnibus law UU Cipta Kerja.

“Soal melakukan cyber patroli ini pada medsos dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita-berita hoaks,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Telegram tersebut ditandatangani oleh As Ops Kapolri Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis tertanggal 2 Oktober 2020.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Nasional
'Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan'

"Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan"

Nasional
Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Nasional
Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Nasional
PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

Nasional
DVI RS Polri Serahkan 27 Jenazah Korban Pesawat SJ 182 ke Pihak Keluarga

DVI RS Polri Serahkan 27 Jenazah Korban Pesawat SJ 182 ke Pihak Keluarga

Nasional
Ingatkan Soliditas Polri, Anggota Komisi III F-PKS: Listyo Sigit Faksi Jokowi

Ingatkan Soliditas Polri, Anggota Komisi III F-PKS: Listyo Sigit Faksi Jokowi

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Bakal Tambah Jabatan untuk Tampung Jajarannya

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Bakal Tambah Jabatan untuk Tampung Jajarannya

Nasional
Anies Serahkan Koordinasi Penanganan Covid-19 ke Pusat, Ini Kata Kemenkes

Anies Serahkan Koordinasi Penanganan Covid-19 ke Pusat, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Presiden Jokowi Terbitkan PP yang Bolehkan Nama Pulau, Gunung, dan Laut Pakai Bahasa Daerah dan Asing

Presiden Jokowi Terbitkan PP yang Bolehkan Nama Pulau, Gunung, dan Laut Pakai Bahasa Daerah dan Asing

Nasional
RI Rawan Bencana, Revisi UU Penanggulangan Bencana Dibahas DPR-Pemerintah

RI Rawan Bencana, Revisi UU Penanggulangan Bencana Dibahas DPR-Pemerintah

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit Bakal Buka Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas Jadi ASN Polri

Calon Kapolri Listyo Sigit Bakal Buka Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas Jadi ASN Polri

Nasional
Pemerintah Akan Perpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali

Pemerintah Akan Perpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit: Tidak Boleh Ada Ruang Bagi Bandar Narkoba di Negara Ini

Calon Kapolri Listyo Sigit: Tidak Boleh Ada Ruang Bagi Bandar Narkoba di Negara Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X