Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Sebut Masih Ada Hoaks soal Covid-19, dari Risiko hingga Vaksinasi

Kompas.com - 12/10/2020, 13:40 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih menyayangkan hingga kini masih banyak informasi hoaks terkait Covid-19.

Hoaks tersebut mulai dari yang berkaitan dengan ada tidaknya virus corona, hingga penanganan pandemi.

"Masih banyak pemahamannya yang dipengaruhi oleh berita-berita hoaks. Jadi apakah itu (virus corona) tidak ada atau tidak bahaya, sebenarnya ini berbahaya, ini yang saya tampilkan berbahaya sekali bisa menimbulkan kematian," kata Daeng dalam diskusi virtual yang digelar Senin (12/10/2020).

Baca juga: Kemenkominfo: Hoaks di Masa Pandemi Covid-19 Persoalan Serius

Tak hanya itu, menurut Daeng, belakangan juga muncul hoaks terkait vaksin Covid-19.

Hingga kini, proses uji klinis vaksin masih berjalan dengan baik. Namun, banyak yang menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Banyak masyarakat yang menyampaikan berita-berita yang tidak benar sehingga menimbulkan keresahan dan tidak percaya pada vaksinasi, ini kan berbahaya," ujar dia.

Hoaks juga muncul berkaitan dengan risiko penularan Covid-19. Daeng menyebut, ada pihak yang bahkan mengampanyekan agar masyarakat tak perlu menggunakan masker.

Baca juga: [HOAKS] Kota Medan Berlakukan PSBB 3-17 Oktober 2020

Selain itu, ada pula hoaks soal penanganan pandemi Covid-19. Ada yang menyebut bahwa rendahnya tes Covid-19 di Indonesia disebabkan karena pemerintah yang kurang gencar, padahal, menurut Daeng, hal itu belum dapat dipastikan.

"Kalau angkanya kecil mari kita gali bersama, belum tentu kemudian upaya untuk memperluas testing itu tidak gencar," ujar Daeng.

"Yang saya, tahu Satgas dan Kementerian Kesehatan sudah gencar, tapi memang perlu ditambah. Oleh karena memang sinergitas dengan masyarakat, petugas kesehatan ini penting sekali," tutur dia.

Baca juga: [HOAKS] 12 Pegawai Trona Jambi Town Square Positif Covid-19

Melihat fakta-fakta tersebut, kata Daeng, penting bagi pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat melakukan sinergi untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Disiplin 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak harus ditegakkan. Selain itu, masyarakat diminta mendukung kebijakan pemerintah terkait tracing, testing, hingga proses isolasi bagi yang terinfeksi atau bergejala Covid-19.

"Bicara protokol kesehatan ini kalau tidak dilakukan masyarakat, masyarakat tidak mau sinergi melakukan upaya ini, berat. Masih masyarakat terpengaruh pada berita-berita hoaks itu berat sekali," kata Daeng.

Diberitakan, kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Baca juga: Video Viral Camat Gendong Bayi Positif Corona, Tuding Puskesmas Sebar Hoaks

Data pemerintah pada Minggu (11/10/2020) pukul 12.00 WIB, terdapat 4.497 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 saat ini ada 333.449 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang diterima wartawan pada Minggu sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com