ICW Sebut Polri Belanja Dadakan Rp 408,8 Miliar, Diduga untuk Hadapi Pedemo UU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/10/2020, 10:56 WIB
Jalan Akses UI, Kelapa Dua, Cimanggis, Kota Depok dijaga oleh aparat TNI - Polri pada Kamis (8/10/2020). KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOJalan Akses UI, Kelapa Dua, Cimanggis, Kota Depok dijaga oleh aparat TNI - Polri pada Kamis (8/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga Polri telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 408,8 miliar untuk membeli alat pengamanan yang diduga berkaitan dengan antisipasi aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Dugaan tersebut berdasarkan temuan ICW pada Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polri yang menunjukkan ada kegiatan belanja pada September 2019.

"LPSE Polri mencatat sejumlah pengadaan barang yang bersumber dari APBNP dan tercatat sebagai 'kebutuhan dan/ atau anggaran mendesak', yang diduga berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan UU Cipta Kerja atau omnibus law," kata peneliti ICW Wana Alamsyah dalam siaran pers, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Polri Sebut 47 Demonstran Penolak UU Kerja Reaktif Covid-19.

ICW merinci ada lima pengadaan barang terkait pengamanan yang dilakukan Polri, yakni pengadaan sentralized command control for intelligence target surveillance sebesar Rp 179,4 miliar untuk satuan kerja Korbrimob Polri dengan tanggal pembuatan 16 September 2020.

Kedua, pengadaan helm dan rompi antipeluru (Rp 90,1 miliar) untuk satuan kerja Baintelkam Polri dengan tanggal pembuatan 21 September 2020.

Ketiga, peralatan tactical mass control device (Rp 66,5 miliar) untuk satuan kerja SLOG Polri dengan tanggal pembuatan 28 September 2020.

Baca juga: Dampak Bentrok di Harmoni, Fasilitas Umum di Kawasan Gajah Mada Porak-poranda

Keempat, peralatan counter UAV and serveillance Korbrimob (Rp 69,9 miliar) untuk satuan kerja Korbrimob Polri dengan tanggal pembuatan 25 September 2020.

Kelima, pengadaan drone observasi tactical (Rp 2,9 miliar) untuk satuan kerja Korbrimob Polri dengan tanggal pembuatan 25 September 2020.

Apabila dijumlah, total pengadaan kelima paket tersebut adalah Rp 408,8 miliar, dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar satu bulan bulan.

"Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dan menguatkan dugaan bahwa Polri terlibat dalam upaya sistematis untuk membungkam kritik dan aksi publik," ujar Wana.

Baca juga: Massa Lempari Batu di Jembatan Semanggi, Polisi Balas dengan Gas Air Mata

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di DKI Jakarta.

Tidak sedikit aksi unjuk rasa tersebut yang berujung pada kericuhan atau bentrok antara demonstran dan aparat.

Mulai dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Medan, hingga Gorontalo terjadi bentrokan antara massa aksi dengan aparat keamanan.

Hingga saat ini Kompas.com masih berupaya mendapat tanggapan dari pihak Polri mengenai pengadaan barang seperti yang disebut ICW.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X