Kompas.com - 02/10/2020, 12:31 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pembicara webinar virtual yang bertajuk Investasi Negara-Negara Islam di Indonesia, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Dokumentasi Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pembicara webinar virtual yang bertajuk Investasi Negara-Negara Islam di Indonesia, Jakarta, Kamis (1/10/2020).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan evaluasi penanganan Covid-19 di 10 provinsi prioritas, setelah dua pekan atau periode 13-27 September 2020.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengaku evaluasi ini disampaikan karena banyak publik yang bertanya-tanya seperti apa hasil penanganan Covid-19 di provinsi prioritas tersebut.

Terutama, setelah Presiden Joko Widodo secara khusus menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

"Semua pihak ingin mengetahui bagaimana perkembangan dua minggu terakhir terkait 9 provinsi prioritas ditambah Banten. Yaitu tanggal 13-27 September. Sejak ditunjuknya Menko Marves dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19," kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Prabowo-Luhut Ditunjuk Jokowi Atasi Pangan dan Kesehatan, Sipil Dianggap Lemah?

Adapun 10 provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan Sumatera Utara, Papua, Bali.

Ada tiga aspek evaluasi yang dipaparkan Wiku, yakni tren kasus aktif, angka kesembuhan dan angka kematian. Berikut paparannya:

Kasus aktif

Wiku mengatakan, dalam periode 13-27 September, terjadi kenaikan jumlah kasus aktif di 10 provinsi prioritas yang berakibat kenaikan secara nasional.

"Jumlah kasus aktif secara nasional di Indonesia terus mengalami peningkatan, seiring dengan terjadinya peningkatan di provinsi prioritas," kata Wiku.

Wiku memaparkan, total kasus aktif di 10 provinsi prioritas tersebut pada 13 September masih berjumlah 39.271 pasien.

Baca juga: Jokowi Minta Kasus Aktif dan Angka Kematian Covid-19 Ditekan

Namun sepekan setelah Luhut dan Doni ditugaskan, kasus aktif di 10 provinsi bertambah menjadi 40.693.

Sepekan setelahnya atau pada 27 September, kasus aktif di 10 provinsi itu kembali bertambah menjadi 41.798.

Adapun kasus aktif adalah jumlah pasien Covid-19 yang saat ini masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri.

Angka kasus aktif didapatkan dari jumlah total kasus Covid-19 dikurangi dengan jumlah pasien sembuh dan meninggal dunia.

Baca juga: UPDATE 1 Oktober: Ada 61.839 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSCM: Tak Ada Kontak Erat dari Hepatitis Akut di DKI Jakarta

RSCM: Tak Ada Kontak Erat dari Hepatitis Akut di DKI Jakarta

Nasional
Profil Partai Pelita, Parpol Bentukan Din Syamsuddin yang Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

Profil Partai Pelita, Parpol Bentukan Din Syamsuddin yang Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

Nasional
Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

Nasional
Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

Nasional
Oditur Sebut Kesimpulan Penasihat Hukum Kolonel Priyanto Keliru

Oditur Sebut Kesimpulan Penasihat Hukum Kolonel Priyanto Keliru

Nasional
Busyro Muqoddas Siap Jamin Pembebasan 40 Petani yang Ditangkap Polisi di Bengkulu

Busyro Muqoddas Siap Jamin Pembebasan 40 Petani yang Ditangkap Polisi di Bengkulu

Nasional
Dubes RI Sebut UAS Tak Ajukan Permohonan Bantuan ke KBRI untuk Masuk Singapura

Dubes RI Sebut UAS Tak Ajukan Permohonan Bantuan ke KBRI untuk Masuk Singapura

Nasional
Pasca-Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

Pasca-Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

Nasional
Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Nasional
PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

Nasional
Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.