Prabowo-Luhut Ditunjuk Jokowi Atasi Pangan dan Kesehatan, Sipil Dianggap Lemah?

Kompas.com - 29/09/2020, 10:32 WIB
 Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo Subianto, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo Subianto, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mempertanyakan relevansi tugas baru yang diemban Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo menjadi leading sector proyek lumbung pangan dan Luhut menjadi Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menurut Fahmi, penunjukan pejabat berlatar belakang militer tersebut dapat melahirkan anggapan pejabat sipil lemah.

"Di satu sisi citra aktor-aktor berlatar belakang militer kian menguat, di sisi lain sipil bisa dianggap lemah dan gagal," ujar Fahmi kepada Kompas.com, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Proyek Food Estate, Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Idealnya, kata dia, Luhut bisa fokus menangani bidang di kementeriannya.

Sebab, kedaulatan dan investasi bukan urusan remeh-temeh yang bisa dikerjakan tanpa perhatian besar.

Begitu juga dengan peran Prabowo dalam menangani lumbung pangan.

Fahmi menyatakan, kendati cadangan pangan sangat penting, namun hal itu bukan menjadi leading sector Kementerian Pertahanan.

"Jadi, biarkan lembaga lain yang lebih kompeten yang mengurus. Cukup beri saran dan masukan jika perlu," kata Fahmi.

Baca juga: 2 Minggu Ditangani Luhut, Bagaimana Kondisi Covid-19 di 9 Provinsi?

Fahmi mengkhawatirkan penunjukan pejabat berlatarbelakang militer akan terus diterapkan seiring menguatnya dukungan publik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X