Kompas.com - 02/10/2020, 12:31 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan evaluasi penanganan Covid-19 di 10 provinsi prioritas, setelah dua pekan atau periode 13-27 September 2020.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengaku evaluasi ini disampaikan karena banyak publik yang bertanya-tanya seperti apa hasil penanganan Covid-19 di provinsi prioritas tersebut.

Terutama, setelah Presiden Joko Widodo secara khusus menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

"Semua pihak ingin mengetahui bagaimana perkembangan dua minggu terakhir terkait 9 provinsi prioritas ditambah Banten. Yaitu tanggal 13-27 September. Sejak ditunjuknya Menko Marves dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19," kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Prabowo-Luhut Ditunjuk Jokowi Atasi Pangan dan Kesehatan, Sipil Dianggap Lemah?

Adapun 10 provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan Sumatera Utara, Papua, Bali.

Ada tiga aspek evaluasi yang dipaparkan Wiku, yakni tren kasus aktif, angka kesembuhan dan angka kematian. Berikut paparannya:

Kasus aktif

Wiku mengatakan, dalam periode 13-27 September, terjadi kenaikan jumlah kasus aktif di 10 provinsi prioritas yang berakibat kenaikan secara nasional.

"Jumlah kasus aktif secara nasional di Indonesia terus mengalami peningkatan, seiring dengan terjadinya peningkatan di provinsi prioritas," kata Wiku.

Wiku memaparkan, total kasus aktif di 10 provinsi prioritas tersebut pada 13 September masih berjumlah 39.271 pasien.

Baca juga: Jokowi Minta Kasus Aktif dan Angka Kematian Covid-19 Ditekan

Namun sepekan setelah Luhut dan Doni ditugaskan, kasus aktif di 10 provinsi bertambah menjadi 40.693.

Sepekan setelahnya atau pada 27 September, kasus aktif di 10 provinsi itu kembali bertambah menjadi 41.798.

Adapun kasus aktif adalah jumlah pasien Covid-19 yang saat ini masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri.

Angka kasus aktif didapatkan dari jumlah total kasus Covid-19 dikurangi dengan jumlah pasien sembuh dan meninggal dunia.

Baca juga: UPDATE 1 Oktober: Ada 61.839 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Gunawan, Petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Bukit Duri membuat mural bertemakan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Kamis (27/8/2020), diketahui total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 162.884 orang sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.KRISTIANTO PURNOMO Gunawan, Petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Bukit Duri membuat mural bertemakan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Kamis (27/8/2020), diketahui total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 162.884 orang sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.
Meski kasus aktif di 10 provinsi prioritas bertambah, namun Wiku menyebut kontribusinya terhadap kasus aktif secara nasional menurun.

Pada 13 September, persentase kasus aktif di 10 provinsi ini menyumbang 71,8 persen dari kasus aktif nasional.

Kemudian pada 20 September kontribusinya menurun menjadi 70,4 persen. Selanjutnya, pada 27 september mencapai 67,6 persen.

"Ini adalah kabar baik dan perlu untuk terus ditekan sehingga kasus aktif di 10 provinsi prioritas ini dapat semakin menurun," kata Wiku.

Baca juga: Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Persentase Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Jika dilihat per provinsi, maka persentase kasus aktif mengalami penurunan hampir di semua provinsi prioritas, kecuali provinsi Sulawesi Selatan dan Papua.

"Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemda di Sulsel dan Papua untuk terus menekan penularan sehinga dapat menekan jumlah kasus aktifnya," kata Wiku.

Angka kesembuhan

Dalam periode waktu yang sama, Wiku menyebut terjadi penambahan signifikan pasien sembuh di 10 provinsi prioritas.

Pada 13 September, jumlah pasien sembuh di 10 provinsi yakni 124.237 orang. Jumlahnya meningkat dalam waktu sepekan ke angka 141.244 pasien.

Lalu dalam waktu dua pekan, angkanya kembali meningkat ke 161.091 pasien.

Namun persentase kontribusi kesembuhan di 10 provinsi prioritas ini terhadap kesembuhan nasional mengalami penurunan.

Baca juga: Tingkatkan Kesembuhan Pasien Covid-19, Satgas Minta 3 Provinsi Ini Jadi Contoh

Pada 13 September kontribusinya sebesar 80,15 persen dari kasus kesembuhan nasional. Namun terakhir pada 27 September menjadi 79,35 persen .

"Angka kesembuhan ini harus selalu ditingkatkan baik di 10 provinsi prioritas ini maupun di tingkat nasional. Karena kalau kita meningkatkan di 10 provinsi prioritas ini maka angka nasionalnya juga akan meningkat secara signifikan," kata Wiku.

Jika dilihat dari angka per provinsi, maka persentase kasus sembuh juga mengalami peningkatan kecuali di Sulsel dan Papua.

"Kami mohon agar pemerintah daerah di Sulsel dan Papua, untuk terus meningkatkan upaya peningkatan kesehatan dan penanganan pasien di RS untuk dapat meningkatkan angka kesembuhan ini," kata dia.

Baca juga: Luhut Apresiasi Peran PMI dalam Penanganan Covid-19

Foto dirilis Sabtu (19/9/2020), memperlihatkan petugas penggali makam jenazah Covid-19 menurunkan peti ke dalam liang lahat di kompleks pemakaman Pondok Ranggon. Selain tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan virus corona, salah satu pahlawan lain juga patut diberikan apresiasi tinggi adalah petugas pemakaman jenazah Covid-19.ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA Foto dirilis Sabtu (19/9/2020), memperlihatkan petugas penggali makam jenazah Covid-19 menurunkan peti ke dalam liang lahat di kompleks pemakaman Pondok Ranggon. Selain tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan virus corona, salah satu pahlawan lain juga patut diberikan apresiasi tinggi adalah petugas pemakaman jenazah Covid-19.

Angka kematian

Untuk angka kematian, masih terus terjadi penambahan di 10 provinsi prioritas. Pada 13 September, jumlah pasien meninggal dunia di seluruh provinsi prioritas 6.775 orang, lalu naik menjadi 7.687 pada sepekan setelahnya.

Pada 27 September, angka kematian di sepuluh provinsi prioritas mencapai 8.327.

Persentase kontribusi angka kematian pada 10 provinsi prioritas terhadap kematian nasional cenderung meningkat.

Baca juga: 2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

Pada 13 September, yakni 77,6 persen dari kasus kematian nasional. Kemudian pada tanggal 20 September, angkanya meningkat menjadi 80,47 persen.

Selanjutnya, pada 27 September, hanya sedikit menurun menjadi 80,18 persen.

Jika dilihat per provinsi, maka ada lima provinsi yang mengalami penurunan persentase kematian, namun tidak signifikan dan cenderung stagnan. Lima provinsi lainnya mengalami peningkatan.

"Untuk kematian cenderung stagnan, bahkan terjadi peningkatan di sejumlah provinsi prioritas," kata Wiku.

Baca juga: Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Wiku mengatakan, provinsi prioritas yang sudah berhasil menurunkan angka kematian yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

“Namun terjadi peningkatan di Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua, Bali, dan Banten,” kata Wiku.

Wiku pun meminta ke-10 provinsi prioritas tersebut terus menekan angka kematian dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan penanganan kasus.

Hal ini terutama harus dilakukan pada pasien gejala sedang dan berat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Anggaran Infrastruktur 2023 Rp 392 Triliun

Jokowi: Anggaran Infrastruktur 2023 Rp 392 Triliun

Nasional
Naskah Asli Teks Proklamasi Disandingkan dengan Bendera Pusaka di Istana Merdeka

Naskah Asli Teks Proklamasi Disandingkan dengan Bendera Pusaka di Istana Merdeka

Nasional
PPP Usulkan Amendemen Terbatas UUD 1945 soal PPHN Dilakukan Usai Pemilu 2024

PPP Usulkan Amendemen Terbatas UUD 1945 soal PPHN Dilakukan Usai Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Nasional
Momen Puan Ajak 'Selfie' Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Momen Puan Ajak "Selfie" Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Nasional
Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Nasional
Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Nasional
Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Nasional
Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Nasional
Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Nasional
Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Nasional
Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.