Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evaluasi 2 Pekan Dipegang Luhut: Kasus Aktif Covid-19 Bertambah, Kematian Naik di 5 Provinsi

Kompas.com - 02/10/2020, 12:31 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan evaluasi penanganan Covid-19 di 10 provinsi prioritas, setelah dua pekan atau periode 13-27 September 2020.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengaku evaluasi ini disampaikan karena banyak publik yang bertanya-tanya seperti apa hasil penanganan Covid-19 di provinsi prioritas tersebut.

Terutama, setelah Presiden Joko Widodo secara khusus menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

"Semua pihak ingin mengetahui bagaimana perkembangan dua minggu terakhir terkait 9 provinsi prioritas ditambah Banten. Yaitu tanggal 13-27 September. Sejak ditunjuknya Menko Marves dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19," kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Prabowo-Luhut Ditunjuk Jokowi Atasi Pangan dan Kesehatan, Sipil Dianggap Lemah?

Adapun 10 provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan Sumatera Utara, Papua, Bali.

Ada tiga aspek evaluasi yang dipaparkan Wiku, yakni tren kasus aktif, angka kesembuhan dan angka kematian. Berikut paparannya:

Kasus aktif

Wiku mengatakan, dalam periode 13-27 September, terjadi kenaikan jumlah kasus aktif di 10 provinsi prioritas yang berakibat kenaikan secara nasional.

"Jumlah kasus aktif secara nasional di Indonesia terus mengalami peningkatan, seiring dengan terjadinya peningkatan di provinsi prioritas," kata Wiku.

Wiku memaparkan, total kasus aktif di 10 provinsi prioritas tersebut pada 13 September masih berjumlah 39.271 pasien.

Baca juga: Jokowi Minta Kasus Aktif dan Angka Kematian Covid-19 Ditekan

Namun sepekan setelah Luhut dan Doni ditugaskan, kasus aktif di 10 provinsi bertambah menjadi 40.693.

Sepekan setelahnya atau pada 27 September, kasus aktif di 10 provinsi itu kembali bertambah menjadi 41.798.

Adapun kasus aktif adalah jumlah pasien Covid-19 yang saat ini masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri.

Angka kasus aktif didapatkan dari jumlah total kasus Covid-19 dikurangi dengan jumlah pasien sembuh dan meninggal dunia.

Baca juga: UPDATE 1 Oktober: Ada 61.839 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com