Diskon Hukuman Koruptor, Jangan Sampai Muncul Anekdot "Siapa Hakimnya"

Kompas.com - 01/10/2020, 09:52 WIB
Ilustrasi korupsi SHUTTERSTOCK/ATSTOCK PRODUCTIONSIlustrasi korupsi
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib pemberantasan korupsi di Indonesia kian suram.

Tak hanya soal jumlah perkara rasuah yang ditangani yang turun. Di tingkat penindakan pun, tidak sedikit koruptor yang justru dihukum ringan.

Bahkan, meski telah dijatuhi vonis hingga tingkat kasasi, pada saat Peninjauan Kembali (PK) hukuman para koruptor itu justru disunat.

Pada Rabu (30/9/2020), Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Dengan dikabulkannya PK itu, masa hukuman Anas berkurang dari 14 tahun penjara pada tingkat kasasi, menjadi delapan tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama delapan tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp 300 juta dengan ketentuan apabila deda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama tiga bulan," demikian bunyi putusan majelis hakim PK.

Baca juga: Wanti-wanti KPK kepada Calon Kepala Daerah agar Tak Korupsi Saat Menjabat

Putusan tersebut diambil oleh hakim agung PK yang terdiri atas Sunarto sebagai ketua majelis yang didampingi hakim anggota Andi Samsan Nganro dan Mohammad Askin.

Namun, meski dipotong, majelis hakim PK tetap menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah Anas menyelesaikan pidana pokok. Selain itu, Anas juga tetap dihukum memembayar uang pengganti sebesar Rp 57, 59 miliar dan 5.261.070 dollar AS.

Sebelum Anas, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang terjerat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Irman dan Sugiharto, juga disunat hukumannya setelah mengajukan PK.

Irman adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang hukumannya dikurangi tiga tahun. Pada tingkat kasasi, ia dijatuhi vonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan, ditambah kewajiban membayar uang pengganti 500 ribu dollar AS dan Rp 1 miliar dikurangi uang yang sudah dikembalikan ke KPK sebesar 300 ribu dollar AS subsider 5 tahun penjara.

Baca juga: MA Diskon Hukuman Anas Urbaningrum, Daftar Koruptor yang Dapat Keringanan Tambah Panjang

Di tingkat PK, hukumannya dipotong menjadi 12 tahun penjara serta pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana kurungan 8 bulan. Selain itu, Irman juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 500 ribu dollar AS dan Rp 1 miliar subsider 2 tahun.

Adapun Sugiharto adalah mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri. Di tingkat kasasi, ia dijatuhi vonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti 450 ribu dollar AS ditambah Rp 460 juta dikompensasi dengan uang yang sudah dikembalikan ke KPK sebesar 430 ribu dollar AS, ditambah 1 unit Honda Jazz sebesar Rp 150 juta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.963, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 1.450.192

UPDATE: Bertambah 5.963, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 1.450.192

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.599.763, Bertambah 5.041 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.599.763, Bertambah 5.041 Orang

Nasional
Dukung BPOM, Mantan Pimpinan KPK: Kepedulian Kami sebagai Warga yang Waras

Dukung BPOM, Mantan Pimpinan KPK: Kepedulian Kami sebagai Warga yang Waras

Nasional
Polemik Vaksin Nusantara, Lebih dari 100 Tokoh Nyatakan Dukung BPOM

Polemik Vaksin Nusantara, Lebih dari 100 Tokoh Nyatakan Dukung BPOM

Nasional
Epidemiolog: Penurunan Kasus Covid-19 Sementara, Harus Ada Upaya Cegah Kenaikan

Epidemiolog: Penurunan Kasus Covid-19 Sementara, Harus Ada Upaya Cegah Kenaikan

Nasional
LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X