Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hingga September, Kemenpan RB Telah Pangkas 29.466 Jabatan Eselon

Kompas.com - 30/09/2020, 20:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Dwi Wahyu Atmaji mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pemangkasan terhadap 29.466 jabatan eselon III, IV dan V.

Dwi menyebut, total pemangkasan ini setara dengan persentase sebesar 70 persen.

"Hingga saat ini, penyederhanaan di kementerian/lembaga sudah berjalan kurang lebih 70 persen," ujar Dwi dalam rapat secara virtual bersama para sekretaris daerah dari seluruh Indonesia, Rabu (30/9/2020).

Dwi merinci, untuk eselon III telah dilakukan pemangkasan sebanyak 3.680 jabatan, atau dari yang semula 8.786 jabatan menjadi 5.106 jabatan.

Baca juga: Menpan RB Sebut Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Hampir 70 Persen

Untuk eselon IV telah dipangkas sebanyak 10.993 jabatan, atau dari yang semula 30.123 jabatan menjadi hanya tersisa 19.130 jabatan.

"Jadi sudah hampir separuh berkurang jabatan esleon IV di kementerian/lembaga," ungkap Dwi.

Terakhir, untuk eselon V telah dilakukan pemangkasan sebanyak 14.793 jabatan, atau dari 19.856 jabatan menjadi 5.072 jabatan.

Dwi melanjutkan, penyederhanaan birokrasi antara lain dilakukan dengan cara perampingan dan pemangkasan jabatan struktural dan dialihkan ke jabatan fungsional yang lebih menghargai kompetensi dan keahlian.

Dwi menyebut, pemangkasan ini adalah langkah mendasar untuk memecah masalah birokrasi yang lamban dan berbelit-belit.

Baca juga: Jokowi: Terlalu Banyak Eselon, Anggaran Habis untuk Hal Rutin

"Harapannya, penyederhanaan birokrasi ini dapat mempercepat pengambilan keputusan dan makin cepat dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat," tambah Dwi.

Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan pemangkasan eselon di lembaga pemerintah akan dilakukan bertahap.

"Arahan Bapak Presiden hati-hati. Bertahap tapi cepat karena menyangkut layanan publik, mempercepat investasi. Kami ingin paling lama enam bulan konsep itu cepat, dengan konsep matang tinggal memasukkan saja," ujar Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Tjahjo menambahkan, Kemenpan RB telah menyusun program pemangkasan eselon di kementerian dan lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

Program tersebut telah dipaparkan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan di pusat dan daerah.

Baca juga: Menhub Ajak Eselon 1 Tak Naik Mobil Lagi untuk ke Kantor

Nantinya Kemenpan RB akan menampung masukan dari seluruh kementerian dan lembaga agar program dapat dijalankan dengan baik.

Tjahjo menambahkan, pemangkasan eselon tersebut sangat penting dilakukan untuk memperlancar masuknya investasi ke Indonesia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Karena daerah harus mempercepat izin investasi. Kemudian dengan izin investasi yang cepat pertumbuhan ekonomi daerah juga akan maju," ujar Tjahjo.

"Jadi reformasi birokrasi jujur sekarang ini baru operasi kulitnya saja padahal untuk membuat reformasi birokrasi itu harus operasi jantung. Ada reformasi budayanya, strukturalnya," lanjut politisi PDI-P itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com