Hingga September, Kemenpan RB Telah Pangkas 29.466 Jabatan Eselon

Dwi menyebut, total pemangkasan ini setara dengan persentase sebesar 70 persen.

"Hingga saat ini, penyederhanaan di kementerian/lembaga sudah berjalan kurang lebih 70 persen," ujar Dwi dalam rapat secara virtual bersama para sekretaris daerah dari seluruh Indonesia, Rabu (30/9/2020).

Dwi merinci, untuk eselon III telah dilakukan pemangkasan sebanyak 3.680 jabatan, atau dari yang semula 8.786 jabatan menjadi 5.106 jabatan.

Untuk eselon IV telah dipangkas sebanyak 10.993 jabatan, atau dari yang semula 30.123 jabatan menjadi hanya tersisa 19.130 jabatan.

"Jadi sudah hampir separuh berkurang jabatan esleon IV di kementerian/lembaga," ungkap Dwi.

Terakhir, untuk eselon V telah dilakukan pemangkasan sebanyak 14.793 jabatan, atau dari 19.856 jabatan menjadi 5.072 jabatan.

Dwi melanjutkan, penyederhanaan birokrasi antara lain dilakukan dengan cara perampingan dan pemangkasan jabatan struktural dan dialihkan ke jabatan fungsional yang lebih menghargai kompetensi dan keahlian.

Dwi menyebut, pemangkasan ini adalah langkah mendasar untuk memecah masalah birokrasi yang lamban dan berbelit-belit.

"Harapannya, penyederhanaan birokrasi ini dapat mempercepat pengambilan keputusan dan makin cepat dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat," tambah Dwi.

Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan pemangkasan eselon di lembaga pemerintah akan dilakukan bertahap.

"Arahan Bapak Presiden hati-hati. Bertahap tapi cepat karena menyangkut layanan publik, mempercepat investasi. Kami ingin paling lama enam bulan konsep itu cepat, dengan konsep matang tinggal memasukkan saja," ujar Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Tjahjo menambahkan, Kemenpan RB telah menyusun program pemangkasan eselon di kementerian dan lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

Program tersebut telah dipaparkan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan di pusat dan daerah.

Nantinya Kemenpan RB akan menampung masukan dari seluruh kementerian dan lembaga agar program dapat dijalankan dengan baik.

Tjahjo menambahkan, pemangkasan eselon tersebut sangat penting dilakukan untuk memperlancar masuknya investasi ke Indonesia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Karena daerah harus mempercepat izin investasi. Kemudian dengan izin investasi yang cepat pertumbuhan ekonomi daerah juga akan maju," ujar Tjahjo.

"Jadi reformasi birokrasi jujur sekarang ini baru operasi kulitnya saja padahal untuk membuat reformasi birokrasi itu harus operasi jantung. Ada reformasi budayanya, strukturalnya," lanjut politisi PDI-P itu.