Kompas.com - 30/09/2020, 15:29 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, masih terjadi kerumunan orang saat memasuki masa awal kampanye Pilkada 2020.

Meski demikian, kerumunan tersebut terjadi dalam jumlah yang terbatas.

"Kita masuk tahapan penting kampanye pada Sabtu (26/9/2020). Lalu sampai hari ini kita tidak melihat ada peristiwa kerumunan seperti masa pendaftaran pada 4 hingga 6 September 2020," ujar Tito dalam rapat pengamanan Pilkada 2020 dan evaluasi APBD yang digelar secara daring, Rabu (30/9/2020).

"Ada beberapa (kasus kerumunan). Nanti kita akan bahas pada Jumat. Ada beberapa dalam jumlah yang terbatas kerumunan (massa)," lanjut dia.

Baca juga: Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Meski demikian, Tito berterimakasih karena semua pihak mulai menyadari pentingnya menghindari kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

Selain memberikan evaluasi pada pelaksanaan awal masa kampanye, Tito Karnavian juga mencatat sejumlah pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan penetapan paslon peserta Pilkada 2020 dan pengundian nomor urut.

Lagi-lagi, dia menyebut pelanggaran protokol terjadi dalam jumlah sedikit.

"Kami bersyukur pada 23 hingga 24 September 2020 kita melalui dengan pelanggaran yang minim," tutur Tito Karnavian.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengaku, pihaknya masih menemukan ada pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2020 yang menggelar kampanye dan menimbulkan kerumunan. Satgas kecewa akan kondisi ini.

"Satgas Covid-19 sangat prihatin dan kecewa dengan masih ditemukannya paslon yang masih menggelar kampanye yang menimbulkan kerumunan dan tidak mematuhi protokol," kata Wiku dalam konferensi pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Wiku tidak merinci siapa pasangan calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran itu. Namun ia berharap temuan ini menjadi yang terakhir.

"Kasus ini harus menjadi perhatian bagi pasangan calon untuk mematuhi protokol kesehatan," kata dia.

Wiku mengatakan, pasangan calon yang maju harus menjadi contoh bagi para pemilih di daerah dengan selalu mengedepankan protokol kesehatan serta menghindari kegiatan yang memicu menimbulkan kerumunan.

"Mari selamatkan diri anda dan pemilih," kata Wiku.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

Nasional
WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

Nasional
 Mensos Risma Terma Hibah Mesin Braile Embosser Senilai Rp 350 Juta

Mensos Risma Terma Hibah Mesin Braile Embosser Senilai Rp 350 Juta

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

Nasional
Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

Nasional
Penderita Asma Patut Waspadai Covid-19, Begini Penjelasan Dokter...

Penderita Asma Patut Waspadai Covid-19, Begini Penjelasan Dokter...

Nasional
Menag Ingatkan Lagi Masyarakat agar Disiplin Patuhi Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Menag Ingatkan Lagi Masyarakat agar Disiplin Patuhi Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Viral Video TNI Kerahkan Tank Untuk Penyekatan Mudik di Perbatasan Bekasi-Bogor, Ini Penjelasan TNI AD

Viral Video TNI Kerahkan Tank Untuk Penyekatan Mudik di Perbatasan Bekasi-Bogor, Ini Penjelasan TNI AD

Nasional
Wapres: Pemerintah Harap UU Soal Wakaf Direvisi

Wapres: Pemerintah Harap UU Soal Wakaf Direvisi

Nasional
Kasus Suap ke Penyidik KPK, Sekretaris Daerah Tanjungbalai Diperiksa

Kasus Suap ke Penyidik KPK, Sekretaris Daerah Tanjungbalai Diperiksa

Nasional
Wapres: Pemanfaatan Teknologi Digital Tingkatkan Transparansi dan Kredibilitas Pengelolaan Wakaf

Wapres: Pemanfaatan Teknologi Digital Tingkatkan Transparansi dan Kredibilitas Pengelolaan Wakaf

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Taiwan, Total 4.528 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Taiwan, Total 4.528 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Pemerintah Diminta Jelaskan ke Publik Terkait WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Jelaskan ke Publik Terkait WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wapres Sebut Kepercayaan Publik Soal Pengelolaan Wakaf Harus Ditingkatkan

Wapres Sebut Kepercayaan Publik Soal Pengelolaan Wakaf Harus Ditingkatkan

Nasional
Cegah Panen Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Tertibkan Kerumunan di Pasar dan Pusat Perbelanjaan

Cegah Panen Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Tertibkan Kerumunan di Pasar dan Pusat Perbelanjaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X