Kompas.com - 29/09/2020, 10:02 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebutkan, sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020 masih kesulitan melaksanakan kampanye daring karena kendala akses internet.

Oleh karenanya, meskipun KPU tetap mendorong pengutamaan kampanye virtual, di daerah-daerah yang sulit mengakses internet dimungkinkan untuk menggelar kampanye tatap muka secara terbatas.

"Kita memang sudah tahu ada beberapa daerah yang tidak memungkinkan untuk itu (kampanye daring)," kata Raka saat dihubungi, Senin (28/9/2020).

"Kampanye tetap didorong melalui media daring, tapi bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan ya tentu aturan memperbolehkan (kampanye tatap muka)," tuturnya.

Baca juga: Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Raka menyebutkan, sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2020, kampanye tatap muka dapat dilakukan melalui 3 kegiatan yakni pertemuan terbatas, pertemuan terbuka dan dialog.

Sebagaimana bunyi PKPU pula, kampanye tersebut harus digelar mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan membatasi jumlah peserta maksimal 50 orang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Raka, jika kampanye tatap muka dihapus total, maka akan ada daerah yang sama sekali tak bisa menggelar kampanye.

"Kalau ini dihapuskan maka akan ada beberapa daerah di Indonesia ini yang tidak ada kampanye di situ," ujarnya.

Baca juga: Dua Pimpinan KPU Masih Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Tetap Berjalan

Raka mengatakan, pihaknya membebaskan peserta Pilkada 2020 untuk menggelar kampanye daring.

Paslon bisa saja menggelar rapat daring yang dihadiri 500.000 peserta, bisa juga berkampanye melalui media sosial.

Hal paling penting, kata Raka, seluruh peserta harus mematuhi aturan dan tidak menyebarkan konten yang melanggar seperti hoaks atau SARA.

Pelaksanaan kampanye daring ini akan diawasi oleh KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga kepolisian.

"Saya kira digital itu juga penting untuk menjadi perhatian kita bersama agar jangan sampai ada masalah-masalah di situ," kata Raka.

Baca juga: DMI Imbau Jajarannya Bersikap Netral pada Pilkada 2020

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih membolehkan pasangan calon kepala daerah menggelar kampanye tatap muka melalui kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan terbuka dan dialog di Pilkada 2020.

Namun demikian, kegiatan kampanye tersebut dibatasi dan disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Nasional
UPDATE 27 September: 49,1 Juta Orang Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 27 September: 49,1 Juta Orang Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Ingatkan Kepala Daerah Soal Integritas, Ketua KPK: Jangan Bebani Staf dengan Upeti

Ingatkan Kepala Daerah Soal Integritas, Ketua KPK: Jangan Bebani Staf dengan Upeti

Nasional
UPDATE: Tambah 214.591, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 38.291.015

UPDATE: Tambah 214.591, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 38.291.015

Nasional
Luhut: Kedatangan WNA Kami Lakukan Pengetatan, dari AS dan Turki Termasuk

Luhut: Kedatangan WNA Kami Lakukan Pengetatan, dari AS dan Turki Termasuk

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.390 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 1.390 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
UPDATE: Bertambah 118, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.585 Orang

UPDATE: Bertambah 118, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.585 Orang

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 388.341 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 September: Ada 388.341 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.771, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.027.548

UPDATE: Bertambah 3.771, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.027.548

Nasional
Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Nasional
UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Nasional
Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Nasional
UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

Nasional
Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.