Anggota Komisi IX DPR: Kurva Covid-19 Indonesia Belum Pernah Melandai Signifikan

Kompas.com - 29/09/2020, 09:34 WIB
Bonay, Petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Bukit Duri membuat mural bertemakan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Kamis (27/8/2020), diketahui total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 162.884 orang sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. KRISTIANTO PURNOMOBonay, Petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Bukit Duri membuat mural bertemakan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Kamis (27/8/2020), diketahui total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 162.884 orang sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai sistem kesehatan Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 terbilang buruk.

Hasilnya, kurva penambahan kasus Covid-19 hingga saat ini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera menurun.

"Kurva Covid-19 kita belum pernah melandai secara signifikan," ujar Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Sependapat dengan Jokowi, Epidemiolog Nilai Mini Lockdown Efektif Tekan Angka Covid-19

Menurut dia, jika pemerintah sejak awal menaruh perhatian serius pada aspek kesehatan dalam menangani pandemi, maka Indonesia tidak perlu mengalami krisis kesehatan seperti saat ini.

Netty menyebutkan, ada berbagai persoalan yang sekarang mesti dihadapi Indonesia, yaitu kekurangan dokter dan tenaga medis, sehingga kapasitas rumah sakit yang tidak sebanding dengan kasus Covid-19.

"Kalau penanganan pandemi kita bagus, kita tidak akan mengalami krisis dokter, kekurangan APD, kekurangan ruang isolasi dan ICU serta tidak akan terjadi lonjakan kasus yang eksponansial setelah satu semester bergulat dengan pandemi," kata dia.

Baca juga: 10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

Dia pun meminta agar pemerintah fokus pada akar persoalan. Pertama, kata Netty, segera menghentikan transmisi Covid-19 yang saat ini masih tinggi.

"Harus ada upaya keras untuk memutus mata rantai penularan di perkantoran, angkutan publik, pasar dan pusat perbelanjaan, asrama sekolah atau kampus, pertemuan-pertemuan dan rumah sakit. Bahkan, perkantoran pemerintah menjadi penyumbang angka kasus paling banyak di DKI," tuturnya.

"Pastikan tempat-tempat publik tersebut steril dan semua orang mematuhi protokol kesehatan. Jika perlu gunakanTNI-Polri untuk menjaga ketertiban di sana," kata Netty.

Baca juga: Persiapan Vaksinasi Massal Covid-19: Target Prioritas, Skema Pemberian, hingga Progres Uji Klinis

Kedua, lanjut Netty, memastikan fasilitas kesehatan seperti ruang isolasi, ICU, dan SDM kesehatan memadai. Ketiga, meningkatkan kapasitas pelacakan dan tes Covid-19.

"Sangat menyedihkan bahwa kapasitas kita masih di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan testing per minggu adalah 1 per 1.000 penduduk," ucap dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X