Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Kompas.com - 28/09/2020, 19:00 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, Presiden Joko Widodo dapat menunda Pilkada 2020 tanpa melibatkan Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun demikian, diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang baru terkait Pilkada.

"Kalau Presiden ingin menunda (Pilkada) karena pertimbangan dia yang paling paham soal lapangan terkait kesiapan, apalagi jumlah orang (korban) yang berjatuhan, ya dia harus menabrak ketentuan Perppu (lama) itu dengan membentuk Perppu yang baru," kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Presiden Minta Kapolri Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan pada Pilkada

Feri menuturkan, perppu baru dibutuhkan lantaran Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kini telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengatur bahwa keputusan penundaan pilkada harus melalui persetujuan pemerintah, DPR dan KPU.

Pasal 201A Ayat (2) UU 6/2020 mengatur bahwa pemungutan suara serentak yang sempat tertunda akibat bencana non-alam akan dilaksanakan pada Desember 2020.

Kemudian, pada Pasal 201A Ayat (3) UU 6/2020 disebutkan, dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

Adapun Pasal 122A Ayat (2) menyatakan, penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Feri, jika Presiden secara sepihak hendak menunda pilkada, maka dalam Perppu baru dapat disebutkan bahwa presiden berwenang menyatakan penundaan Pilkada jika dianggap telah terjadi hal-hal yang dinilai membahayakan orang banyak.

Dengan demikian, ketentuan dalam Perppu lama yang mensyaratkan penundaan Pilkada harus melalui keputusan pemerintah, DPR dan KPU, tidak akan berlaku.

"Kalau memang mau menunda ya keluarkan Perppu yang baru, menunda dalam artian tanpa perlu persetujuan tripartit itu, DPR, pemerintah dan penyelenggara," ujar Feri.

Baca juga: Dua Pimpinan KPU Masih Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Tetap Berjalan

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

Nasional
Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X