Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Pemerintah Mengeklaim Sudah Benar Tangani Pandemi Covid-19...

Kompas.com - 29/09/2020, 08:20 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka Covid-19 di Tanah Air belum menunjukkan penurunan signifikan.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Senin (28/9/2020) hingga pukul 12.00 WIB, ada 278.722 kasus positif Covid-18 di Tanah Air. 

Sebanyak 206.870 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan 10.473 dinyatakan meninggal dunia.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Positivity Rate Kota Bekasi Kini di Angka 11,11 Persen

Meskipun demikian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini Indonesia sudah berada dalam jalur yang benar dalam penanganan Covid-19 walau dalam kondisi berat.

"Alhamdulillah sekarang ini Indonesia, walaupun terpapar dengan kondisi berat, tapi dibanding negara lain kita berada dalam track yang benar," ujar Muhadjir saat menjadi pembicara di acara penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2020 secara daring, Senin (28/9/2020).

Muhadjir mengatakan, saat ini Indonesia sudah memasuki tahap berupaya mengatasi pandemi Covid-19 bersamaan dengan pemulihan ekonomi.

Sebab, kata dia, dari lima bulan Covid-19 melanda Tanah Air, dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan sangat besar disamping dampak-dampak lainnya yang terpengaruh.

Menurut Muhadjir, dampak sosial sudah bisa diatasi dengan digulirkannya berbagai bantuan sosial jaring pengaman sosial (bansos jps), baik dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, maupun kementerian lainnya.

"Sekarang lebih dari 41 juta kepala keluarga (KK) yang dapat layanan bansos, belum termasuk bantuan kesehatan yang jumlahnya mencapai 136 juta KK. Insya Allah masalah bansos JPS ini sudah berada di dalam track yang benar," kata Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK: Ekonomi Kita Minus, tapi Defisit Pertumbuhan Tak Separah Negara Lain

Hal yang sama juga terdapat di sektor kesehatan. Muhadjir mengakui bahwa di awal, pemerintah pun gelagapan karena fasilitas kesehatan yang terbatas, termasuk jenis virus corona penyebab Covid-19 ini pun sulit diramal pergerakannya saat pertama kali kemunculannya.

"Di sektor kesehatan kita juga sudah mulai ada di track yang benar. Memang pada awalnya kita gelagapan, tapi sekarang ini sudah mulai menemukan bentuknya," kata dia.

"Tinggal bagaimana melengkapi berbagai alat kesehatan, kebutuhan yang dilakukan untuk testing, tracing, treatment (3T), dan upaya untuk terus suplai kebutuhan-kebutuhan pengobatan, termasuk alat kesehatan dan penyediaan lab-lab untuk tes PCR, sekarang sudah mulai ada di track yang benar," kata dia.

Muhadjir mengakui, upaya-upaya tersebut perlu disempurnakan. Namun, ia menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini pun sudah cukup baik.

Muhadjir juga menyebut bahwa kasus Covid-19 di Indonesia tidak terlalu parah dibandingkan yang terjadi di negara-negara besar lain.

Jika dibandingkan dengan negara yang jumlah penduduk terbesar lainnya di dunia, kasus Covid-19 di Indonesia terbilang masih kecil.

"Angka kasus wabah Covid-19 ini, kita tidak terlalu parah dibanding negara-negara besar lain," ujar Muhadjir saat menjadi pembicara di acara penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2020 secara daring, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Bandingkan Kasus Covid-19 dengan Negara Berpenduduk Terbanyak di Dunia, Menko PMK: Kita Tidak Terlalu Parah

Ia mengatakan, saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia.

Namun, dibandingkan negara dengan jumlah penduduk terbesar lainnya, dalam kasus Covid-19 ini Indonesia berada di posisi yang cukup jauh.

"Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia, tapi dalam kasus ini (Covid-19) kita ada di urutan 21-22, sementara negara penduduk besar lainnya ada di urutan 1, 2, 3," kata dia.

Muhadjir mengatakan, negara dengan penduduk terbesar nomor 3 di dunia, yakni Amerika Serikat, memiliki kasus Covid-19 yang sangat tinggi, termasuk jumlah kematian.

Begitu pun India, kata dia, jumlah penduduknya nomor dua di dunia, yaitu sebanyak 1,1 miliar, tetapi angka kasus Covid-19-nya nomor dua di dunia.

Begitu juga Brazil yang jumlah penduduknya nomor 5 di dunia, kasus Covid-19-nya mencapai ada di posisi tiga terbesar di dunia.

Sementara itu, dua negara lain yang juga jumlah penduduknya besar, Indonesia dan China, kata Muhadjir, masih jauh karena berada di posisi 22 untuk Indonesia dan 39 untuk China.

"Harus kita syukuri keadaan ini. Alhamdulilah perkembangan kasus tidak mengalami kenaikan eksponensial seperti yang dibayangkan akan berlipat ganda dari waktu ke waktu, tapi relatif landai meski ada naik turun. Kita masih kondisi terkendali," tutur Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Sebut Penanganan Covid-19 di Indonesia Sudah Berada di Jalur yang Benar

Selain itu, Muhadjir mengatakan, perekonomian Indonesia di tengah pandemi Covid-19 tak separah negara-negara lain.

Ia mengatakan, meskipun pertumbuhan ekonomi di Tanah Air mengalami minus dan defisit akibat pandemi, hal tersebut masih lebih baik dibanding negara lain.

Hal tersebut juga, kata Muhadjir, karena Indonesia telah melakukan hibernasi ekonomi di masa lima bulan pandemi menyerang.

"Kita berada dalam track yang benar (hibernasi ekonomi), karena ekonomi kita walaupun mengalami minus, defisit pertumbuhannya tapi tak separah negara-negara lain," kata Muhadjir.

Ia mengatakan, selama melakukan hibernasi ekonomi, Indonesia menurunkan hampir semua aktivitas perekonomian, antara lain menutup banyak pabrik hingga pedagang-pedagang kecil pun mengalami nasib yang sama akibat pandemi Covid-19.

"Tapi, hibernasi ini tidak boleh lama. Kalau itu terjadi, ekonomi negara terpuruk terlalu dalam sehingga pemulihan ekonomi perlu dari awal, harus lebih kerja keras, perlu waktu lebih lama dan ongkosnya lebih besar," kata dia.

"Makanya, pemerintah mempertimbangkan bahwa 5 bulan melakukan hibernasi ekonomi cukup dan saatnya kita bangkit melakukan pemulihan ekonomi walaupun Covid-19 masih ada," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

Oleh karena itu, saat ini pemerintah pun berupaya menyeimbangkannya antara penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Keduanya, kata dia, harus berjalan seimbang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sekarang pemerintah mulai ke pemulihan ekonomi. Apakah pemerintah mengabaikan penanganan Covid-19? Sama sekali tidak. Tetap penanganan Covid-19 jadi prioritas utama, tapi tidak boleh sama sekali mengabaikan pentingnya pemulihan ekonomi," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 akan terkontraksi hingga minus 3 persen.

Kontraksi ekonomi ini sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda 215 negara, termasuk Indonesia.

"Pandemi covid juga berakibat pada kuartal kemarin kontraksi minus 5,32 persen. Kuartal ketiga kira-kira 1 minggu lagi diperkirakan outlook di kuartal ketiga adalah minus 3 hingga minus 1," katanya di Bintan, Jumat (25/9/2020).

Dengan demikian, sebut Airlangga, outlook perekonomian RI hingga akhir tahun mencapai minus 1,7 persen hingga positif 0,6 persen.

"Dan forecast tahun depan, berbagai lembaga sudah menilai ekonomi kita akan kembali positif, yaitu 4,5 sampai 5 persen," ucap dia.

Baca juga: Menko Airlangga: Diharapkan Desember atau Awal Januari 2021 Sudah Bisa Mulai Vaksin

Perlu solusi

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan, perbandingan yang disampaikan Muhadjir tentang posisi Indonesia dalam penanganan Covid-19 sedianya disertai dengan solusi.

Meskipun ia menilai perbandingan yang dilakukan tersebut sah-sah saja dilakukan untuk mengetahui posisi Indonesia di mana dalam masa pandemi Covid-19 ini.

"Apakah (posisinya) parah atau tidak? Cuma sebetulnya harusnya di situ ada solusi. Solusinya itu harusnya disampaikan," kata dia.

Sebab, Yogi menilai bahwa saat ini masih ada banyak kelemahan dari pemerintah.

Contohnya, rapid test dan test swab untuk masyarakat yang harganya masih sangat mahal.

"Padahal masyarakat membutuhkan sekali. Oleh karena itu sebetulnya selain membanding-bandingkan tapi harus ada posisi bagaimana solusinya dari itu," kata dia.

"Jangan sampai kita masih di posisi 20 besar dianggapnya bagus, padahal kan harusnya bisa kurang dari situ," kata dia.

Baca juga: 2 Minggu Ditangani Luhut, Bagaimana Kondisi Covid-19 di 9 Provinsi?

Meskipun demikian, komparasi tersebut dinilainya tidak menjadi masalah, terutama untuk bisa meniru bagaimana strategi negara-negara yang jumlah kasus Covid-19-nya di bawah dilakukan di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com