Kompas.com - 26/09/2020, 15:41 WIB
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono (tengah) di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2020). Dok. Divisi Humas PolriKepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono (tengah) di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, Kapolsek Tegal Selatan Joeharno sudah dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjalani pemeriksaan internal oleh Propam.

Pencopotan ini disebabkan pembiaran penyelenggaraan konser dangdut di wilayahnya di tengah pandemi Covid-19.

“Kapolsek sudah diserahterimakan dan kapolseknya diperiksa oleh Propam,” kata Argo dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/9/2020).

Argo mengatakan, Polri juga tengah melakukan pendalaman terhadap konser dangdut itu berdasarkan LP bernomor LP/A/91/ IX/2020/Jateng/Res Tegal Kota tertanggal 25 September 2020.

Baca juga: Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Penyelenggaraan konser di tengah pandemi itu diduga melanggar Pasal 93 UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, juga Pasal 216 KUHP.

Beberapa barang bukti pun turut diamankan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan terlapor Wasmad Edi Susilo (Wakil Ketua DPRD Tegal),” kata Argo.

Diberitakan, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Wasmad Edi Susilo nekat menggelar konser dangdut meski dalam kondisi pandemi corona.

Akibatnya, konser yang digelar untuk memeriahkan acara pernikahan dan khitanan anaknya di Lapangan Tegal Selatan pada Rabu (23/9/2020) malam itu memicu kerumunan massa.

Baca juga: Wali Kota Tegal Mengaku Tak Tahu Ada Panggung Dangdut Megah di Hajatan Wakil Ketua DPRD

Dari pantauan Kompas.com di lokasi acara, warga yang menonton pergelaran musik dangdut tersebut tak mengindahkan protokol kesehatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Nasional
Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Nasional
Airlangga: Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok, Perlu 208 Juta Penduduk Divaksin

Airlangga: Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok, Perlu 208 Juta Penduduk Divaksin

Nasional
Menteri PPPA Sebut Dunia Usaha Punya Peran Penting untuk Perluas Jangkauan Vaksinasi Covid-19 Anak-anak

Menteri PPPA Sebut Dunia Usaha Punya Peran Penting untuk Perluas Jangkauan Vaksinasi Covid-19 Anak-anak

Nasional
718.000 Anak Usia 12-17 Tahun Sudah Terima Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

718.000 Anak Usia 12-17 Tahun Sudah Terima Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Jokowi: Mahasiswa di Jurusan Sama Tak Berarti Kelak Harus Berprofesi Sama

Jokowi: Mahasiswa di Jurusan Sama Tak Berarti Kelak Harus Berprofesi Sama

Nasional
Dewan Guru Besar UI Desak PP 75/2021 Dicabut, Ini Kata Kemendikbud Ristek

Dewan Guru Besar UI Desak PP 75/2021 Dicabut, Ini Kata Kemendikbud Ristek

Nasional
Kasus Suap Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Suap Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
Menteri PPPA Minta Penyedia Jasa Lindungi Anak dari Dampak Negatif Internet

Menteri PPPA Minta Penyedia Jasa Lindungi Anak dari Dampak Negatif Internet

Nasional
Pemerintah Diminta Jelaskan Aturan Makan 20 Menit, Puan Nilai Agar Tak Jadi Lelucon

Pemerintah Diminta Jelaskan Aturan Makan 20 Menit, Puan Nilai Agar Tak Jadi Lelucon

Nasional
Kasus Aa Umbara, KPK Dalami Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos

Kasus Aa Umbara, KPK Dalami Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos

Nasional
Polri: Pengawasan Waktu Makan 20 Menit Tugas Satgas Covid-19

Polri: Pengawasan Waktu Makan 20 Menit Tugas Satgas Covid-19

Nasional
Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Nasional
Statuta UI Baru Dianggap Cacat Formil, Dewan Guru Besar Desak Jokowi Cabut

Statuta UI Baru Dianggap Cacat Formil, Dewan Guru Besar Desak Jokowi Cabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X