Pengguguran Paslon Pilkada 2020 Dinilai Efektif untuk Cegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

Kompas.com - 26/09/2020, 15:21 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, pengguguran pasangan calon di Pilkada Serentak 2020 adalah cara yang efektif untuk mencegah munculnya pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada.

Sebab, menurut Mardani, sanksi di luar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti sekarang belum kuat untuk mencegah pelanggaran protokol kesehatan.

"Cara paling efektif mengedalikan syahwat paslon agar timnya juga rapih, (adalah) penguguran," kata Mardani dalam diskusi online bertajuk 'Pilkada di Tengah Pandemi' Sabtu (26/9/2020).

Baca juga: Luhut Yakin Pilkada Tak Jadi Klaster Baru Covid-19, Epidemiolog: Tidak Ada yang Bisa Menjamin

Mardani kemudian mencontohkan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo.

Wasmad diketahui menggelar acara konser dangdut untuk acara pernikahan. Atas kejadian itu, Mardani mengatakan, Wasmad bisa dikenakan sanksi oleh aparat kepolisian

"Tetapi tidak keras dan tidak tegas. Itu baru nikahan. Ini (akan) kampanye dan kita harus memahami psikologi orang (peserta) pilkada itu, itu kayak orang mengeluarkan seluruh sumber daya," ujarnya.

Ia melanjutkan, orang yang sedang mengikuti pilkada biasanya akan melakukan apapun untuk bisa menang.

Baca juga: Satgas Covid-19 Periksa 30 Hotel di Jakarta yang Nyatakan Siap Jadi Tempat Isolasi

Termasuk melanggar peraturan, terlebih lagi aturan protokol kesehatan yang belum memiliki sanksi tegas.

"Jadi betul-betul peluang dia mengambil, mata gelap pokoknya apapun ditabrak, karena ini cuman kartu kuning, gak kartu merah, yang penting menang itu berbahaya sekali," ucap Mardani.

Sebelumnya, Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, tidak tertutup kemungkinan akan muncul klaster baru Covid-19 apabila terus terjadi pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.

Baca juga: Sosok Akmal Taher, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 yang Mundur

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X