Menurut Mendagri, Pilkada 2020 Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19

Menurutnya, apabila tidak ada kerumunan dalam setiap tahapan, Pilkada tidak akan menjadi media penyebaran Covid-19. Sehingga tetap aman digelar.

"Insya Allah kalau kampanye kerumunan sosial tidak terjadi maka ini tidak akan menjadi media penyebaran Covid-19," kata Tito, dikutip dari siaran pers Kemendagri, Jumat (25/9/2020).

Oleh karena itu, ia pun meminta aparat keamanan untuk mengawasi kemungkinan adanya hal tersebut sebagai upaya pencegahan.

Kepada para pasangan calon, Tito juga mendorong untuk menyosialisasikan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

Keterlibatan semua pihak pun diperlukan agar pelaksanaan Pilkada 2020 yang dijadwalkan pada 9 Desember tidak menjadi klaster penularan Covid-19.

Di sisi lain, kata Tito, penyelenggaraan Pilkada 2020 juga dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

"Pilkada merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar dia.

Berdasarkan data Kemendagri, dari total anggaran Rp 15 triliun beberapa sudah terserap banyak oleh pihak-pihak terkait pilkada.

Antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hampir menyerap 99 persen, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sudah hampir 98 persen, serta aparat keamanan sebesar 61,90 persen.

"Sebagian besar, 60 persen anggaran itu digunakan untuk para penyelenggara, artinya program padat karya terjadi," kata Tito.

"Sebanyak 20 persen untuk alat pilkada, 20 persennya untuk melindungi dari Covid-19 bagi para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun para pemilih di TPS. Jadi ini sebetulnya bisa membangkitkan ekonomi,” lanjut dia.