Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/09/2020, 12:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyayangkan DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada Jumat (25/9/202) hari ini.

Nining mengatakan, berbagai kesulitan tengah dihadapi para pekerja di masa pandemi Covid-19 ini, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan dirumahkan.

Namun, DPR dan pemerintah justru melanjutkan pembahasan klaster ketenagakerjaan.

"DPR sangat tidak punya kepekaan dan kepedulian terhadap rakyat," kata Nining saat dihubungi, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

Nining mengatakan, sejak awal seluruh elemen masyarakat menolak pembahasan RUU Cipta Kerja karena dianggap merugikan rakyat di berbagai sektor.

Ia pun menilai, DPR dan pemerintah tidak konsisten menjalankan konstitusi negara dengan tetap membahas RUU Cipta Kerja.

"Dimana negara berkewajiban melindungi seluruh tumpah darah Indonesia tetapi dengan adanya RUU Cipta Kerja justru hanya melindungi kepentingan kaum modal," ujarnya.

Lebih lanjut, Nining mengatakan, KASBI sampai saat ini konsisten menolak pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Iya masih (tetap menolak RUU Cipta Kerja)," pungkasnya.

Baca juga: Melalui RUU Cipta Kerja, Pemerintah Jamin UMKM Bisa Dirikan PT

Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah mengagendakan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja, Jumat (25/9/2020).

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, agenda rapat dimulai pukul 10.00 WIB. Ia memastikan rapat digelar terbuka.

"Besok jam 10 (pagi), terbuka," ujarnya saat dihubungi, Kamis (24/9/2020).

Rapat pembahasan RUU Cipta Kerja memang terus dikebut DPR dan pemerintah meski berbagai pihak telah menyuarakan penolakan.

Baca juga: Baleg DPR: Pembahasan RUU Cipta Kerja Sudah 95 Persen

Klaster ketenagakerjaan utamanya menjadi sorotan publik karena dianggap merugikan pekerja dan mengutamakan kepentingan pebisnis atau investor.

Hak-hak pekerja, seperti cuti dan libur, dikurangi melalui RUU Cipta Kerja.

Pada Agustus lalu, DPR membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja bersama sejumlah serikat buruh sebagai respons atas penolakan massa buruh dan pekerja terhadap klaster ketenagakerjaan.

Setelah dua hari menggelar rapat, yaitu pada 20-21 Agustus, tim perumus menghasilkan empat kesepakatan soal klaster ketenagakerjaan.

Salah satu kesepakatannya, yaitu materi klaster ketenagakerjaan yang mengatur soal perjanjian kerja waktu tertentu, upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, jaminan sosial, dan penyelesaian hubungan industrial mesti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: RUU Cipta Kerja Dikhawatirkan Hilangkan Kewenangan Perizinan Daerah

Presiden KSPI Said Iqbal berharap aspirasi serikat buruh betul-betul didengarkan DPR dan disampaikan kepada pemerintah saat rapat pembahasan klaster ketenagakerjaan.

Namun di lain sisi, ia masih berharap klaster ketenagakerjaan bisa dicabut dari RUU Cipta Kerja.

"Bagi kami DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Tentang hasil kami akan ikuti terus dengan sungguh-sungguh, karena bagi kami hasil juga penting. Tapi setidak-tidaknya proses untuk menampung, bahan inisiasi tim perumus ini diinisiasi Pak Willy (Wakil Ketua Baleg Willy Aditya), tim besarnya inisiasi Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco), kami mengapresiasi," kata Said, Jumat (21/8/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Kecewanya Baiquni Wibowo, Sebut Tak Punya Utang Budi ke Ferdy Sambo dan Tidak Berniat Tanam Budi

Kecewanya Baiquni Wibowo, Sebut Tak Punya Utang Budi ke Ferdy Sambo dan Tidak Berniat Tanam Budi

Nasional
Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasional
Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

Nasional
Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Nasional
Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Nasional
Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.