DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Kompas.com - 25/09/2020, 12:30 WIB
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining ElitosKetua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos di Gedung Bara Futsal, Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2/2020). KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARIKetua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining ElitosKetua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos di Gedung Bara Futsal, Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyayangkan DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada Jumat (25/9/202) hari ini.

Nining mengatakan, berbagai kesulitan tengah dihadapi para pekerja di masa pandemi Covid-19 ini, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan dirumahkan.

Namun, DPR dan pemerintah justru melanjutkan pembahasan klaster ketenagakerjaan.

"DPR sangat tidak punya kepekaan dan kepedulian terhadap rakyat," kata Nining saat dihubungi, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

Nining mengatakan, sejak awal seluruh elemen masyarakat menolak pembahasan RUU Cipta Kerja karena dianggap merugikan rakyat di berbagai sektor.

Ia pun menilai, DPR dan pemerintah tidak konsisten menjalankan konstitusi negara dengan tetap membahas RUU Cipta Kerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dimana negara berkewajiban melindungi seluruh tumpah darah Indonesia tetapi dengan adanya RUU Cipta Kerja justru hanya melindungi kepentingan kaum modal," ujarnya.

Lebih lanjut, Nining mengatakan, KASBI sampai saat ini konsisten menolak pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Iya masih (tetap menolak RUU Cipta Kerja)," pungkasnya.

Baca juga: Melalui RUU Cipta Kerja, Pemerintah Jamin UMKM Bisa Dirikan PT

Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah mengagendakan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja, Jumat (25/9/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.