Pilkada di Tengah Pandemi

Kompas.com - 24/09/2020, 08:05 WIB
Sejumlah pendukung dan simpatisan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Thomas Eppe Safanpo berkumpul untuk menyaksikan proses pendaftaran calonnya untuk menjadi kontestan di Pilkada di KPU Asmat, Papua, Minggu (6/9/2020). Pasangan petahana tersebut diusung oleh sembilan partai pendukung yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, PSI, PKB, PKS, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Perindo. ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding/wpa/wsj. ANATRA FOTO/SEVIANTO PAKIDINGSejumlah pendukung dan simpatisan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Thomas Eppe Safanpo berkumpul untuk menyaksikan proses pendaftaran calonnya untuk menjadi kontestan di Pilkada di KPU Asmat, Papua, Minggu (6/9/2020). Pasangan petahana tersebut diusung oleh sembilan partai pendukung yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, PSI, PKB, PKS, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Perindo. ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding/wpa/wsj.


SALAH satu ciri demokrasi adalah adanya rotasi kekuasaan. Sebab, bila kekuasaan di permanenkan, daulat rakyat mengalami kelongsoran.

Rotasi kekuasaan dimaksudkan untuk menghargai daulat rakyat sekaligus mencegah potensi korupsi kekuasaan. Sebab, kekuasaan yang tidak dibatasi, dipastikan cenderung pada korupsi.

Demokrasi sendiri merupakan pilihan niscaya pasca reformasi. Sebab, keruntuhan Orde Baru (Orba) di masa silam, salah satunya, karena minimnya kadar demokrasi.

Di zaman Orba, pemerintah ditopang kekuatan militer --lewat doktrin dwifungsi militer--melakukan penetrasi ke berbagai sektor pemerintahan menimbulkan pemiskinan demokrasi. Ini akhirnya berakhir di masa reformasi, ketika rezim Orba runtuh (F Budi Hardiman, 2013).

Kini, pemilihan sebagai bentuk rotasi kekuasaan didemokratisasi. Mulai dari presiden sampai kepala desa, pemilihan dilakukan secara langsung.

Khusus untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota --lazim disingkat pemilihan kepala daerah atau disebut Pilkada— diatur dengan undang-undang tersendiri yang mengalami pelbagai perubahan.

Undang-undang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Apa yang membedakan regulasi terakhir yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (kami singkat UU Pilkada 2020) dengan berbagai perundang-undangan sebelumnya.

Pertama, UU Pilkada 2020 dibentuk di tengah keprihatinan mengganasnya penyebaran Covid-19 sehingga terdapat kebijakan dan langkah-langkah luar biasa yang perlu diambil untuk dilakukan penundaan Pilkada serentak tahun 2020.

Maka, diputuskan untuk Pilkada serentak berdasarkan Pasal 120 A ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 (yang disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020). Pemungutan suaranya dilaksanakan Desember 2020.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingatkan Umat Islam untuk Teladani Sifat dan Karakter Nabi Muhammad

Wapres Ingatkan Umat Islam untuk Teladani Sifat dan Karakter Nabi Muhammad

Nasional
KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

Nasional
Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Buat Aplikasi untuk Pantau Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Buat Aplikasi untuk Pantau Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: 3.565 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Jakarta Tertinggi dengan 713

UPDATE: 3.565 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Jakarta Tertinggi dengan 713

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 34.317 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 29 Oktober: 34.317 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Pastikan Penumpang Patuhi Protokol Kesehatan, Menhub Tinjau Stasiun Pasar Senen

Pastikan Penumpang Patuhi Protokol Kesehatan, Menhub Tinjau Stasiun Pasar Senen

Nasional
UPDATE 29 Oktober: Ada 68.888 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Oktober: Ada 68.888 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Gus Menteri: Desa Disebut Sukses Bila Hadir Disaat Warganya Kesulitan

Gus Menteri: Desa Disebut Sukses Bila Hadir Disaat Warganya Kesulitan

Nasional
UPDATE 29 Oktober: Kini Ada 60.569 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Oktober: Kini Ada 60.569 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 13.701 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Bertambah 89

UPDATE 29 Oktober: 13.701 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Bertambah 89

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 329.778 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 3.985

UPDATE 29 Oktober: 329.778 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 3.985

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.565, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 404.048

UPDATE: Bertambah 3.565, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 404.048

Nasional
Pilkada Kota Makassar, Menilik Peluang Adik Menteri Pertanian

Pilkada Kota Makassar, Menilik Peluang Adik Menteri Pertanian

Nasional
Menag Kecam Pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron

Menag Kecam Pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X