Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/09/2020, 19:17 WIB

KOMPAS.com - Bagai petir di siang bolong. Mungkin begitulah ungkapan yang menggambarkan perasaan Endrawati (34) ketika dokter menyarankan melakukan operasi caesar saat kehamilan keduanya memasuki usia kandungan 6 bulan.

“Saat itu bingung dan cemas, saya mengalami eklampsia jadi mau tidak mau harus operasi caesar untuk keselamatan saya dan anak,” ujarnya getir, saat diwawancarai Kompas.com via telepon, Senin (21/9/2020).

Eklampsia adalah tekanan darah tinggi yang menyebabkan ibu hamil mengalami kejang. Kondisi ini memang jarang terjadi, namun tidak bisa diremehkan karena berpotensi mengancam nyawa ibu hamil dan janin.

Baca juga: BPJS Kesehatan Kembangkan Upaya Pencegahan Kecurangan Program JKN-KIS

Kondisi eklampsia pun membuat Endrawati harus berpindah-pindah rumah sakit (rs) saat menjelang melahirkan. Bahkan, ia sampai mendatangi empat rs.

“Awalnya, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kedaton Medical Center memberi rujukan ke RS Ibu dan Anak (RSIA) Puri Betik Hati. Lalu, dirujuk lagi ke RS Urip Sumoharjo, tapi mereka angkat tangan dan saya pindah ke RS Graha Husada. Ternyata, peralatan RS Graha Husada belum memadai. Jadi saya dirujuk ke RS Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek,” kata Endrawati.

Setelah mendapat rumah sakit, Endrawati tidak bisa serta-merta bernapas lega. Pasalnya, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek merupakan rs rujukan pasien Covid-19.

“Takut karena di sana jadi tempat isolasi pasien Covid-19, tapi balik lagi, tensi darah saya tinggi dan cuma RSUD Dr. H. Abdul Moeloek yang bisa mengatasi,” kata Endrawati.

Baca juga: Permudah Badan Usaha Urus JKN-KIS, BPJS Kesehatan Hadirkan e-Dabu Mobile

Ketika diharuskan untuk operasi caesar, sebenarnya memori Endrawati kembali saat akan melahirkan anak pertamanya. Pada masa itu, ia juga diharuskan melakukan operasi caesar karena mengidap hipertensi.

Tidak hanya takut, persoalan biaya operasi caesar yang tidak sedikit juga menjadi beban tersendiri.

Untuk itu, bersama suaminya, perempuan yang sehari-hari berdagang makanan di salah satu kantor perdagangan Bandar Lampung itu, harus bekerja keras demi biaya persalinan yang tidak murah.

“Saat melahirkan anak pertama saya menggunakan fasilitas umum karena belum ada jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Biayanya kurang lebih Rp 10 juta,” kata Endrawati.

Baca juga: Tingkatkan Layanan JKN-KIS, DJSN Terbitkan Buku Statistik JKN

Terbantu JKN

Berbeda dengan kelahiran pertama, pada kelahiran kedua ini Endrawati sudah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kelas II.

Dengan mengikuti JKN tersebut, Endrawati bisa bernapas lega karena tidak perlu mengkhawatirkan biaya persalinan. Apalagi saat ini kondisi ekonomi sedang lesu akibat pandemi Covid-19.

“Pegawai kantor masuk selang-seling karena Covid-19, jadi jualan saya tidak begitu ramai, apalagi saat hamil sering libur. Suami kerja jadi supir truk tangki minyak. Dengan JKN, saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar fasilitas rs,” kata Endrawati.

Baca juga: Optimalisasi JKN-KIS, BPJS Kesehatan Gandeng UIN Syarif Hidayatullah

Meski tidak mengeluarkan biaya, Endrawati merasa puas karena rs tidak membeda-bedakan pasien. Penanganan dan fasilitas rs selama kurang lebih satu minggu perawatan juga sangat memuaskan.

“Pelayanannya bagus, prosesnya cepat. Tidak pakai acara menunggu,” kata Endrawati.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Nasional
Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Nasional
Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Nasional
Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Nasional
Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Nasional
Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Nasional
Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Nasional
Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

Nasional
Hak-hak Pemilik Rahasia Dagang

Hak-hak Pemilik Rahasia Dagang

Nasional
Pelanggaran Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Pelanggaran Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.