Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Kompas.com - 23/09/2020, 19:19 WIB
Nadiem Makarim dalam Taklimat Media yang disiarkan melalui kanal Youtube Kemendikbud, Jumat (24/7/2020) malam. Tangkapan layar Youtube KemendikbudNadiem Makarim dalam Taklimat Media yang disiarkan melalui kanal Youtube Kemendikbud, Jumat (24/7/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan, tidak ada keputusan apapun terkait kebijakan perubahan kurikulum.

Hal itu, ditegaskan Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Rabu (23/9/2020).

"Perlu saya klarifikasi sekali lagi seperti yang saya umumkan melalui Instagram saya bahwa tidak ada kebijakan apapun sampai saat ini yang sudah diputuskan mengenai perubahan kurikulum nasional," kata Nadiem Makarim.

"Bahkan di 2021 pun tidak akan ada kebijakan perubahan kurikulum nasional, hanya akan ada prototyping-nya, akan kami tes di tahun 2021, itu pun hanya di sekolah penggerak," lanjut dia.

Baca juga: Pelajaran Sejarah Tetap Ada di Kurikulum, Ini Pertimbangan Kemendibud

Nadiem sekaligus menyayangkan adanya informasi yang tidak benar terkait mata pelajaran sejarah akan dihapus seiring dengan informasi soal perubahan kurikulum.

Ia memastikan hal itu tidaklah benar. Bahkan Nadiem mengatakan, kajian mengenai kurikulum baru belum final dan belum berada di mejanya.

"Apalagi ada penyebaran berita yang tidak benar, bahwa akan ada penghapusan pelajaran sejarah. Jadi itu mohon ditekankan sekali lagi," ucap Nadiem.

Nadiem menjelaskan, setiap kebijakan terkait kurikulum pendidikan, pastinya akan dikaji terlebih dahulu dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Semua itu pastinya dengan partisipasi publik, dan uji publik dan mulai di DPR dulu. Jadi dengan senang hati kami akan mengadakan FGD tersebut dengan DPR, mungkin kita mulai dengan diskusi-diskusi yang lebih intensif," ujar Nadiem.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Mata Pelajaran Sejarah Tidak Dihapus dari Kurikulum

"Harapan ke depan, masyarakat bisa memberikan masukan dan bisa membantu kita input yang kontruktif, tanpa emosi, tanpa penyebaran berita tidak benar," lanjut dia.

Diberitakan, rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus mata pelajaran sejarah dari kurikulum nasional ramai diperbincangkan di media sosial.

Akun Facebook Diana Damai P menulis status sebagai berikut: "Pelajaran sejarah mau dihapus oleh mas menteri .. apa gak inget ada semboyan "bangsa yg besar tidak pernah lupa sejarahnya .." Mungkin dia lupa .. ????????"

Sementara, akun Facebook Zahrul Ependi menulis status meminta pendapat dari warganet lainnya soal rencana penghapusan pelajaran sejarah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X