Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Kompas.com - 21/09/2020, 16:07 WIB
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di sela sela perayaan hari ulang tahun PMI yang ke 75 di Markas Pusat PMI JL. Gatot Subroto Kav 96 Jakarta selatan, Kamis (17/9/2020). Dok PMIKetua Umum PMI Jusuf Kalla di sela sela perayaan hari ulang tahun PMI yang ke 75 di Markas Pusat PMI JL. Gatot Subroto Kav 96 Jakarta selatan, Kamis (17/9/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menilai partisipasi pemilih bisa menurun drastis jika Pilkada 2020 tetap digelar di tengah pandemi Covid-19.

Ia mencontohkan negara-negara lain yang menggelar Pemilu di tengah pandemi Covid-19 seperti Australia, Perancis, dan Iran yang tingkat partisipasi pemilihnya menurun.

"Angka statistik ini jelas menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara penyakit yang merebak dan membahayakan, serta khususnya penyebaran Covid-19 sekarang, dengan persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya," kata Kalla dalam opini yang ditulis untuk Harian Kompas, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Jusuf Kalla: Jika Pilkada Membuat Rakyat Sakit, untuk Apa Disegerakan?

Di Queensland, Australia, pemilu diadakan pada 28 Maret dengan tingkat partisipasi 77,3 persen. Angka itu lebih rendah daripada sebelumnya yakni 83 persen.

Sementara itu tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan lokal di Perancis yang diselenggarakan pada Maret hanya sebesar 44,7 persen. Angka itu lebih rendah daripada pemilihan lokal sebelumnya yakni sebesar 63 persen.

Adapun Pemilu di Iran yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 juga turun tingkat partisipasinya menjadi 40 persen.

Kalla mengatakan, angka itu merupakan yang terendah sejak revolusi Iran pada 1979.

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Pemerintah Harus Tegas Menjatuhkan Sanksi kepada Pelanggar PSBB

 

Padahal, lanjut Kalla, tingkat partisipasi pemilih menunjukkan kuatnya legitimasi pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya.

Semakin banyak pemilih, maka sang pemimpin secara tak langsung memiliki legitimasi yang kuat ketika menjalankan pemerintahannya.

Untuk itu, Kalla mengusulkan penundaan Pilkada Serentak 2020 hingga vaksin Covid-19 ditemukan dan dirasakan efektivitasnya setelah proses vaksinasi massal.

Ia menilai Pilkada 2020 bahkan bisa ditunda hingga Juni 2021 tanpa mengganggu kinerja pemerintahan daerah lantaran adanya Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah.

Baca juga: Saat Desakan Penundaan Pilkada 2020 Kian Menguat...

"Kita ingin rakyat agar menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Dan pemimpin itulah orang yang membuat kebijakan agar rakyat bisa hidup aman, sejahtera, adil, kesehatan terjaga, mengurangi risiko kematian, mengenyam pendidikan yang baik, dan sebagainya," kata Kalla.

"Namun kalau dalam proses pemilihan pemimpin itu sudah jelas-jelas justru bisa membuat rakyat sakit bahkan bisa meninggal, buat apa kita mendesakkan menyelenggarakan pemilihan tersebut," ujar dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Kalau Pandemi Diselesaikan, Ekonomi Lancar



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

Nasional
Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Nasional
Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Nasional
RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Nasional
Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Nasional
Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Nasional
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Nasional
PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

Nasional
Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Nasional
Jusuf Kalla Kecam Aksi Teror di Sigi, Minta Polisi Tumpas Tuntas Terorisme

Jusuf Kalla Kecam Aksi Teror di Sigi, Minta Polisi Tumpas Tuntas Terorisme

Nasional
Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

Nasional
Jika Terpilih Jadi Presiden, Giring Janji Berikan 1 Gadget pada Setiap Siswa di Indonesia

Jika Terpilih Jadi Presiden, Giring Janji Berikan 1 Gadget pada Setiap Siswa di Indonesia

Nasional
Mahfud MD: Rizieq Shihab Kontak Erat Pasien Covid-19, Kami Sesalkan Penolakannya

Mahfud MD: Rizieq Shihab Kontak Erat Pasien Covid-19, Kami Sesalkan Penolakannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X