Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Kompas.com - 21/09/2020, 16:07 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menilai partisipasi pemilih bisa menurun drastis jika Pilkada 2020 tetap digelar di tengah pandemi Covid-19.

Ia mencontohkan negara-negara lain yang menggelar Pemilu di tengah pandemi Covid-19 seperti Australia, Perancis, dan Iran yang tingkat partisipasi pemilihnya menurun.

"Angka statistik ini jelas menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara penyakit yang merebak dan membahayakan, serta khususnya penyebaran Covid-19 sekarang, dengan persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya," kata Kalla dalam opini yang ditulis untuk Harian Kompas, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Jusuf Kalla: Jika Pilkada Membuat Rakyat Sakit, untuk Apa Disegerakan?

Di Queensland, Australia, pemilu diadakan pada 28 Maret dengan tingkat partisipasi 77,3 persen. Angka itu lebih rendah daripada sebelumnya yakni 83 persen.

Sementara itu tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan lokal di Perancis yang diselenggarakan pada Maret hanya sebesar 44,7 persen. Angka itu lebih rendah daripada pemilihan lokal sebelumnya yakni sebesar 63 persen.

Adapun Pemilu di Iran yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 juga turun tingkat partisipasinya menjadi 40 persen.

Kalla mengatakan, angka itu merupakan yang terendah sejak revolusi Iran pada 1979.

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Pemerintah Harus Tegas Menjatuhkan Sanksi kepada Pelanggar PSBB

 

Padahal, lanjut Kalla, tingkat partisipasi pemilih menunjukkan kuatnya legitimasi pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya.

Semakin banyak pemilih, maka sang pemimpin secara tak langsung memiliki legitimasi yang kuat ketika menjalankan pemerintahannya.

Untuk itu, Kalla mengusulkan penundaan Pilkada Serentak 2020 hingga vaksin Covid-19 ditemukan dan dirasakan efektivitasnya setelah proses vaksinasi massal.

Ia menilai Pilkada 2020 bahkan bisa ditunda hingga Juni 2021 tanpa mengganggu kinerja pemerintahan daerah lantaran adanya Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah.

Baca juga: Saat Desakan Penundaan Pilkada 2020 Kian Menguat...

"Kita ingin rakyat agar menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Dan pemimpin itulah orang yang membuat kebijakan agar rakyat bisa hidup aman, sejahtera, adil, kesehatan terjaga, mengurangi risiko kematian, mengenyam pendidikan yang baik, dan sebagainya," kata Kalla.

"Namun kalau dalam proses pemilihan pemimpin itu sudah jelas-jelas justru bisa membuat rakyat sakit bahkan bisa meninggal, buat apa kita mendesakkan menyelenggarakan pemilihan tersebut," ujar dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Kalau Pandemi Diselesaikan, Ekonomi Lancar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,26 Persen, Dosis Ketiga 21,56 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,26 Persen, Dosis Ketiga 21,56 Persen

Nasional
UPDATE 26 Mei: 57.903 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 1,80 Persen

UPDATE 26 Mei: 57.903 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 1,80 Persen

Nasional
Aturan soal Advokat Curang di RKUHP Dihapus, Peradi: UU Tak Boleh Tendensius

Aturan soal Advokat Curang di RKUHP Dihapus, Peradi: UU Tak Boleh Tendensius

Nasional
DPR dan Pemerintah Diminta Buka Partisipasi Publik, Jangan Buru-Buru Sahkan RKUHP

DPR dan Pemerintah Diminta Buka Partisipasi Publik, Jangan Buru-Buru Sahkan RKUHP

Nasional
UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

Nasional
Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Nasional
UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

Nasional
Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.