Jusuf Kalla: Kalau Pandemi Diselesaikan, Ekonomi Lancar

Kompas.com - 14/09/2020, 08:54 WIB
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla ketika menandatangani Brompton yang akan dilelang PMI DKI Jakarta untuk giat kemanusiaan. Instagram @palangmerah_indonesiaKetua Umum PMI Jusuf Kalla ketika menandatangani Brompton yang akan dilelang PMI DKI Jakarta untuk giat kemanusiaan.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI ke-12 Jusuf Kalla mengatakan, persoalan kesehatan yang timbul sebagai akibat dari pandemi Covid-19, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan ekonomi dilanjutkan.

"Ini kan masalah sebab akibat saja, yang menjadi sebab adalah pandemi Covid-19 yang berakibat turunnya ekonomi, ucap Kalla dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

"Jadi, sebabnya dulu yang diselesaikan, dan ketika sebab utamanya hilang, maka ekonomi akan lancar lagi," imbuh dia.

Baca juga: PSBB Total, Pengusaha Mal: Pemprov Mencatat bahwa Pusat Belanja Bukan Kluster Covid-19

Ia menambahkan, peralatan dan perlengkapan yang mendukung kegiatan ekonomi sebenarnya tidak mengalami pengurangan. Hanya, sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya perlu membatasi kegiatannya selama pandemi.

Dampaknya, permintaan pun berkurang. Oleh karena itu, ia menilai, penyebab utama dari terjadinya pandemi perlu diselesaikan terlebih dulu.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu seperti memperketat kebijakan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB), seperti yang akan dilaksanakan di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Menurut dia, PSBB dapat menjadi kunci untuk melandaikan kurva pertumbuhan kasus selama vaksin dan obat Covid-19 belum tersedia. Dengan catatan, pelaksanaan PSBB harus diterapkan secara tegas.

Baca juga: PSBB di Jakarta, Rem Darurat akibat Lonjakan Kasus Covid-19 sejak September...

"Untuk PSBB, mau tidak mau kita harus ikuti. Karena memang faktanya terjadi peningkatan setelah segala upaya yang telah kita tempuh dan harapan kita grafiknya akan landai, tapi yang terjadi justru naik," kata dia.

"Artinya, sesuatu yang tegas harus dilaksanakan, kalau tidak akan mencapai puncak lebih tinggi dan lebih berbahaya lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Provinsi DKI Jakarta mengetatkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) selama dua pekan mulai 14 sampai 25 September 2020.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Nasional
Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Nasional
Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Nasional
KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

Nasional
Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Nasional
UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X