Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahapan Pilkada Serentak 2020 terus berlanjut di 270 daerah meski pandemi Covid-19 kian meluas. Kini, virus corona tipe 2 yang menyebabkan Covid-19 itu bahkan telah memapar sejumlah penyelenggara pilkada.

Pada awal September lalu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengumumkan, terdapat 96 pengawas pemilu ad hoc di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang dinyatakan positif Covid-19.

Dari 96 pengawas yang dinyatakan positif, sebanyak 20 orang merupakan pengawas tingkat kecamatan. Sedangkan 76 lainnya pengawas tingkat kelurahan/desa.

Ke-96 pengawas pemilu itu dinyatakan positif Covid-19 setelah melaksanakan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) atau pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020.

Baca juga: Sejumlah Pejabat KPU Positif Covid-19 dan Menimbang Kelanjutan Pilkada 2020...

Kegiatan tersebut mengharuskan pengawas pemilu bersama panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) mendatangi rumah pemilih secara door to door untuk melakukan pendataan.

Sebanyak 96 pengawas pemilu yang positif Covid-19 itu berasal dari 18 kecamatan di Boyolali.

"Tentu kami mohon doa dari kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan yang terpapar, (yang) dinyatakan positif Covid-19 ini bisa segera sehat kembali dan yang belum ada hasilnya mudah-mudahan hasilnya negatif," kata Abhan melalui konferensi pers virtual, pada 7 September.

Pada 10 September Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik dinyatakan positif Covid-19. Kabar ini disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman.

"Saya diberi tahu kemarin hasil swab-nya, keluarnya itu kalau nggak salah kemarin. Cuma tes swab-nya kapan saya agak lupa. Tapi hasilnya baru kemarin," kata Arief.

Arief mengatakan, Evi positif Covid-19 tanpa menunjukkan gejala seperti demam, batuk atau pilek. Evi lantas menjalani isolasi mandiri di kediamannya. Namun, Evi tetap mengikuti persiapan penyelenggaraan pilkada yang dilakukan KPU secara daring.

Meski salah seorang komisioner KPU positif Covid-19, Arief memastikan tahapan Pilkada 2020 tetap berjalan dan tak terganggu.

"Tahapan tetap jalan karena Bu Evi kan masih bisa melakukan pekerjaannya melalui daring," kata dia.

Tak berselang lama, giliran Ketua KPU RI Arief Budiman yang dinyatakan positif Covid-19.

Hal itu diketahui usai Arief menjalani tes PCR atau swab test pada 17 September 2020. Swab test ini dilakukan Arief untuk memenuhi syarat menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Bogor.

"Tanggal 17 September malam hari, melakukan tes swab untuk digunakan sebagai syarat menghadiri rapat di Istana Bogor tanggal 18 September dengan hasil positif," kata Arief melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat lalu.

Arief juga tak mengalami gejala apapun seperti batuk, pilek, panas, maupun sesak napas.

Arief saat ini tengah melakukan isolasi mandiri di rumah dan bekerja secara daring.

Arief meminta doa agar dirinya dapat segera pulih dan sehat kembali.

"Mohon doa dari semua pihak agar bisa diberikan kesehatan bagi kita semua. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu tercurahkan untuk bangsa Indonesia," kata dia.

Paling baru, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19. Hal itu disampaikan Pramono pada Sabtu kemarin. Sama seperti Arief, Pramono mengaku tak mengalami gejala apapun.

"Saat ini kondisi saya baik-baik saja. Saya tidak merasa ada gejala apa pun," kata Pramono melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Sabtu.

Dalam beberapa hari terakhir, Pramono melakukan perjalanan dinas bersama Ketua KPU Arief Budiman. Keduanya menghadiri acara penandatanganan MoU antara KPU dengan Universitas Hasanudin, Makassar. Dilanjutkan dengan seminar di kampus tersebut pada 14-15 September lalu.

Kemudian, mereka berdua menghadiri simulasi penggunaan sistem rekapitulasi Sirekap di Depok (Jawa Barat) pada 16 September 2020. Tidak hanya berdua, menurut Pramono, ada komisioner lain yang juga mengikuti acara di Depok.

Sejak Jumat pagi, Pramono pun telah melaksanakan isolasi mandiri di rumah dinas di kompleks KPU yang berada Jl Siaga Raya, Jakarta Selatan.

ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA Petugas kesehatan menyemprotkan cairan disinfektan di Tempat Pemungutan Suara saat simulasi Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (14/9/2020). Simulasi tersebut digelar untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di tengah wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/wsj.

Desakan penundaan pilkada

Merespons banyaknya penyelenggara yang positif Covid-19, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kembali mendorong agar penyelenggaraan Pilkada 2020 ditunda.

"Kami pun sebetulnya memang sudah mengusulkan pilkada ini ditunda lagi supaya juga tidak semakin menambah penularan (virus corona)," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati kepada Kompas.com, Jumat lalu.

Khoirunnisa mengatakan, semakin banyak penyelenggara pemilu yang positif Covid-19, kekhawatiran akan penularan virus corona di antara penyelenggara kian besar.

Apalagi, jika di saat bersamaan penyelenggara tak dilengkapi dengan alat pelindung diri yang mencukupi.

Sejak awal Perludem telah menyampaikan bahwa idealnya Pilkada tak digelar di situasi pandemi. Sebab, bagaimanapun protokol kesehatan dirancang, pilkada tetap memaksa orang-orang untuk melakukan pertemuan. Padahal, hal itu berpotensi menyebarkan virus.

"Sebetulnya situasi pilkada nggak kawin (cocok) dengan situasi pandemi. Tahapan pilkada itu kan tahapan yang orang ketemu, berkumpul, sementara pandemi kan tidak seperti itu, harus jaga jarak, harus lebih banyak di rumah," ujar Khoirunnisa.

Dengan situasi yang demikian, Perludem mengusulkan agar dilakukan penundaan pilkada untuk sementara waktu.

Penundaan bisa dilakukan tidak sampai pandemi Covid-19 benar-benar berakhir, tapi setidaknya hingga situasi sudah membaik.

Baca juga: Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Selama plkada ditunda, pemangku kebijakan harus membenahi hal-hal yang masih kurang dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Misalnya, membuat aturan yang lebih tegas soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pilkada, merancang alternatif pemungutan suara melalui pos, hingga mendesain ulang hari pencoblosan pilkada menjadi lebih panjang demi mencegah munculnya keramaian.

"Opsi itu ada, bisa menunda secara nasional 270 daerah ditunda, atau bisa juga menundanya parsial per daerah. Misalnya di satu daerah sangat buruk situasi Covid-19-nya, bisa daerah itu yang ditunda saja," ujar Khoirunnisa.

Khoirunnisa menambahkan, kemungkinan penundaan Pilkada Serentak 2020 masih terbuka lebar apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 yang sekarang ini. Dengan menunda pilkada, bukan berarti pemangku kepentingan gagal dalam menyelenggarakan kehidupan berdemokrasi.

"Jangan dinilai juga menjadi gagal atau tidak bisa berdemokrasi, tapi lebih bisa baca situasi dan masyarakat juga akan mengapresiasi itu. Kita kan nggak mau pemilu ini event 5 tahunan saja, kan bukan itu juga yang kita kejar, tapi harus sehat semuanya," kata dia.

Hal serupa disampaikan Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Titi menyebutkan, terus bertambahnya penyelenggara pemilu yang dinyatakan positif Covid-19 menjadi bukti berisikonya penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi.

"Terus bertambahnya penyelenggara pemilu yang terkonfirmasi positif Covid-19 membuktikan betapa besarnya risiko penyelenggaraan Pilkada 2020 pada jajaran penyelenggara pemilu," kata Titi kepada pada 10 September.

Titi khawatir terjadi fenomena gunung es. Penyelenggara yang positif Covid-19 sebenarnya tidak segelintir, hanya saja tidak tampak. Apalagi, tidak semua penyelenggara pilkada punya akses swab test yang terjamin validasinya.

KPU didorong untuk segera menelusuri sumber penularan virus. Penelusuran harus dilakukan secara serius dan terbuka ke publik sehingga masyarakat memahami kondisi yang dialami penyelenggara Pilkada.

KPU juga diminta lebih tegas dalam menyusun strategi dan antisipasi penanganan virus selama penyelenggaraan pilkada sehingga penularan Covid-19 tak terulang di kalangan penyelenggara.

"Sebab penyelenggara saja yang bisa dibilang ketat dalam menerapkan protokol kesehatan bisa tertular, apalagi para pihak yang masih abai dengan disiplin pada protokol kesehatan," ujar Titi.

KPU juga didorong untuk melakukan mitigasi risiko secara komprehensif dan melibatkan seluruh pihak yang punya otoritas.

Titi mengatakan, KPU tak boleh menganggap enteng peristiwa ini. Jika kondisi pandemi dinilai kian memburuk dan tak memungkinkan dilakukannya pemilihan, penundaan pilkada masih bisa dilakukan.

Tetap berlanjut

Meski penyebaran Covid-19 terus meluas, Arief Budiman menyatakan Pilkada 2020 tetap berlanjut. Ia mengatakan, belum ada pikiran untuk menunda Pilkada Serentak 2020.

Arief berharap jelang pemungutan suara pada Desember nanti angka penularan Covid-19 sudah melandai.

"Belum ada pikiran itu. Ya mudah-mudahanlah pandemi Covid-19 ini melandai sampai Desember nanti," ujar Arief, kemarin.

"Sampai hari ini masih siap semua (tahapan pilkada)," lanjut dia.

Sementara, melihat banyaknya penyelenggara yang positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menyatakan turut prihatin. Saan mengatakan, KPU RI dan KPU provinsi harus mengantisipasi penyebaran lebih luas dengan melakukan tes swab.

"KPU RI dan KPU provinsi yang sempat berinteraksi itu penting juga berjaga-jaga melakukan swab test, itu penting," kata Saan, Jumat

Namun, Saan menilai hal tersebut tidak akan mengganggu proses tahapan pilkada. Sebab, KPU memiliki tujuh komisioner.

"Menurut saya sih enggak akan terganggu persiapan-persiapan soal pilkada," ujarnya.

Terkait banyak usulan agar tahapan pilkada ditunda, Saan mengatakan, sampai saat ini DPR belum memiliki rencana untuk membahas penundaan tahapan pilkada dengan KPU.