Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX : Pejabat Publik Jangan Tutupi Informasi jika Positif Covid-19

Kompas.com - 18/09/2020, 12:03 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta para pejabat publik tidak menutupi informasi jika mereka terinfeksi Covid-19.

Netty mengatakan, informasi tersebut sangat penting untuk dilakukannya contact tracing.

"Saya meminta agar pemerintah jangan menutupi jika ada pejabat publik yang terinfeksi Covid-19. Terserang Covid-19 bukan aib, justru dengan informasi yang akurat kita bisa saling jaga dan lebih mawas diri lagi," kata Netty saat dihubungi, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Tertular Covid-19, Pejabat Publik Harus Berani Lebih Terbuka

Netty mengatakan, ketidakhadiran pejabat publik setingkat menteri karena terinfeksi Covid-19 harus diketahui internal institusinya agar segera dilakukan koordinasi dalam menjalankan tugas.

"Terutama jika ada keputusan-keputusan mendesak yang harus diambil," ujarnya.

Lebih lanjut, Netty mengingatkan, beberapa kasus Covid-19 yang dialami pejabat publik harus menjadi perhatian serius bagi jajaran kementerian dan masyarakat agar mewaspadai munculnya klaster baru Covid-19.

"Juga harus diperhatikan bagaimana dengan ratusan pegawai di kementerian tersebut? Apakah semuanya sudah diperiksa bebas Covid-19? Jangan sampai kantor-kantor milik pemerintah jadi klaster baru penularan Covid-19," kata dia.

Berdasarkan data Litbang Kompas, paling tidak tercatat 29 pejabat daerah yang terdiri atas gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota yang dinyatakan positif Covid-19 dalam kurun Maret-pertengahan September 2020.

Baca juga: Pejabat Diminta Terbuka Jika Positif Covid-19, Jangan Takut Stigma Negatif

Dari jumlah tersebut, 24 orang telah dinyatakan sembuh dan lima orang lainnya meninggal dunia.

Terbaru, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dinyatakan meninggal dunia pada 16 September 2020, setelah sebelumnya sempat dipastikan positif Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sempat dikabarkan positif Covid-19.

Namun, tidak ada satu pun pejabat di lingkungan kementerian tempat Edhy memimpin yang memberikan informasi tersebut.

Baca juga: Jubir Gerindra Sebut Menteri KKP Edhy Prabowo Sudah Sembuh dari Covid-19

Kabar Edhy terpapar virus corona justru berasal dari Komisi IV DPR, mitra kerja KKP di Parlemen.

Belakangan, Juru Bicara Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Edhy positif setelah berita itu tersebar luas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com