Anggota Komisi IX : Pejabat Publik Jangan Tutupi Informasi jika Positif Covid-19

Netty mengatakan, informasi tersebut sangat penting untuk dilakukannya contact tracing.

"Saya meminta agar pemerintah jangan menutupi jika ada pejabat publik yang terinfeksi Covid-19. Terserang Covid-19 bukan aib, justru dengan informasi yang akurat kita bisa saling jaga dan lebih mawas diri lagi," kata Netty saat dihubungi, Jumat (18/9/2020).

Netty mengatakan, ketidakhadiran pejabat publik setingkat menteri karena terinfeksi Covid-19 harus diketahui internal institusinya agar segera dilakukan koordinasi dalam menjalankan tugas.

"Terutama jika ada keputusan-keputusan mendesak yang harus diambil," ujarnya.

Lebih lanjut, Netty mengingatkan, beberapa kasus Covid-19 yang dialami pejabat publik harus menjadi perhatian serius bagi jajaran kementerian dan masyarakat agar mewaspadai munculnya klaster baru Covid-19.

"Juga harus diperhatikan bagaimana dengan ratusan pegawai di kementerian tersebut? Apakah semuanya sudah diperiksa bebas Covid-19? Jangan sampai kantor-kantor milik pemerintah jadi klaster baru penularan Covid-19," kata dia.

Berdasarkan data Litbang Kompas, paling tidak tercatat 29 pejabat daerah yang terdiri atas gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota yang dinyatakan positif Covid-19 dalam kurun Maret-pertengahan September 2020.

Dari jumlah tersebut, 24 orang telah dinyatakan sembuh dan lima orang lainnya meninggal dunia.

Terbaru, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dinyatakan meninggal dunia pada 16 September 2020, setelah sebelumnya sempat dipastikan positif Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sempat dikabarkan positif Covid-19.

Namun, tidak ada satu pun pejabat di lingkungan kementerian tempat Edhy memimpin yang memberikan informasi tersebut.

Kabar Edhy terpapar virus corona justru berasal dari Komisi IV DPR, mitra kerja KKP di Parlemen.

Belakangan, Juru Bicara Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Edhy positif setelah berita itu tersebar luas.