Kompas.com - 18/09/2020, 08:58 WIB
Petugas kesehatan menggunakan alat pelindung berada di mobil ambulans menuju Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk mengantar pasien positif Covid-19 orang tanpa gejala (OTG) di Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetatkan kembali pembatasan sosial berskala besar, per senin 14 september. Pasien positif Covid-19 tanpa gejala (orang tanpa gejala/OTG) yang sebelumnya bisa menjalani isolasi mandiri di rumah, saat ini harus dikarantina di tempat isolasi pemerintah, seperti di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas kesehatan menggunakan alat pelindung berada di mobil ambulans menuju Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk mengantar pasien positif Covid-19 orang tanpa gejala (OTG) di Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetatkan kembali pembatasan sosial berskala besar, per senin 14 september. Pasien positif Covid-19 tanpa gejala (orang tanpa gejala/OTG) yang sebelumnya bisa menjalani isolasi mandiri di rumah, saat ini harus dikarantina di tempat isolasi pemerintah, seperti di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pejabat publik diharapkan dapat lebih terbuka bila dinyatakan positif Covid-19. Sebab, pada umumnya mereka kerap melakukan aktivitas yang menuntut mobilitas tinggi.

Keterbukaan informasi ini penting untuk menelusuri bila ada pihak lain yang melakukan kontak dekat dengan pejabat yang dimaksud.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito berharap, agar para pejabat lebih transparan dalam menyampaikan kondisi kesehatan masing-masing. Mereka juga diminta tak perlu khawatir dengan stigma negatif yang mungkin akan muncul di benak publik.

"Karena virus ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur dan tidak menengal waktu. Siapa pun bisa terkena," ucap Wiku saat memberikan keterangan yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Jokowi Diminta Instruksikan Pejabat Publik Terbuka jika Positif Covid-19

Berdasarkan data Litbang Kompas, paling tidak tercatat 29 pejabat daerah yang terdiri atas gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota yang dinyatakan positif Covid-19 dalam kurun Maret-pertengahan September 2020.

Dari jumlah tersebut, 24 orang telah dinyatakan sembuh dan lima orang lainnya meninggal dunia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terbaru, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dinyatakan meninggal dunia pada 16 September 2020, setelah sebelumnya sempat dipastikan positif Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sempat dikabarkan positif Covid-19. Namun, tidak ada satu pun pejabat di lingkungan kementerian tempat Edhy memimpin yang memberikan informasi tersebut.

Baca juga: Tugas Pejabat Publik di Masa Pandemi Covid-19 Semakin Tidak Mudah

Kabar Edhy terpapar virus corona justru berasal dari Komisi IV DPR, mitra kerja KKP di Parlemen. Belakangan, Juru Bicara Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Edhy positif setelah berita itu tersebar luas.

Menjadi contoh

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.