Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Luhut Ikut Ditugaskan Tangani Covid-19 di 9 Provinsi...

Kompas.com - 17/09/2020, 08:27 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo untuk menangani pandemi di sembilan provinsi dengan tingkat penularan tertinggi.

Selain Doni, Presiden Jokowi juga memercayakan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggarap tugas ini.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marves Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB Bapak Doni monardo untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat menangani kasus Covid-19 di provinsi-provinsi ini," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: Jokowi Minta Angka Kematian dan Kasus Harian Covid-19 di 9 Provinsi Diturunkan

 

Adapun sembilan provinsi prioritas yang dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Kesembilan daerah tersebut menjadi sorotan Presiden Jokowi karena menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di tanah air.

Wiku menyebut ada sejumlah target yang sudah ditetapkan Presiden, yakni penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan serta penurunan angka kematian.

"Diminta oleh Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu dua minggu ke depan," kata Wiku.

Wiku menuturkan, untuk mencapai target itu ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Doni dan Luhut.

Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat.

Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana bagi pelanggar.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Menteri Pantau Langsung Penanganan Covid-19 di 9 Provinsi

 

Ketiga, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan.

Keempat, penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di tiap provinsi.

"Jadi penanganannya harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut. Berarti di kabupaten/kota dan juga di dalam kabupaten/kota itu kita akan lihat klaster-klaster yang lebih spesifik ada di mana dan itu harus ditangani dengan segera," kata Wiku.

Alasan tunjuk Luhut

Langkah Jokowi menugaskan Luhut untuk ikut menangani Covid-19 di sembilan provinsi prioritas menuai pertanyaan dari sejumlah pihak. Sebab, jabatan Luhut sebagai Menko Marves tak terkait langsung dengan penanganan Covid-19.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian pun angkat bicara. Donny mengungkapkan, Luhut dipercaya karena selama ini mampu mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan oleh Jokowi dengan baik.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com