Saat Luhut Ikut Ditugaskan Tangani Covid-19 di 9 Provinsi...

Kompas.com - 17/09/2020, 08:27 WIB
Asosiasi Jalan Tol Indonesia mwlaksanakan rapat koordinasi di Hotel Ayana Labuan Bajo bersama dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri PUPR, Kamis-Jumat, 10-11/ September 2020. (HANDOUT/ATI) HANDOUT/ATIAsosiasi Jalan Tol Indonesia mwlaksanakan rapat koordinasi di Hotel Ayana Labuan Bajo bersama dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri PUPR, Kamis-Jumat, 10-11/ September 2020. (HANDOUT/ATI)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo untuk menangani pandemi di sembilan provinsi dengan tingkat penularan tertinggi.

Selain Doni, Presiden Jokowi juga memercayakan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggarap tugas ini.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marves Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB Bapak Doni monardo untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat menangani kasus Covid-19 di provinsi-provinsi ini," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: Jokowi Minta Angka Kematian dan Kasus Harian Covid-19 di 9 Provinsi Diturunkan

 

Adapun sembilan provinsi prioritas yang dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Kesembilan daerah tersebut menjadi sorotan Presiden Jokowi karena menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di tanah air.

Wiku menyebut ada sejumlah target yang sudah ditetapkan Presiden, yakni penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan serta penurunan angka kematian.

"Diminta oleh Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu dua minggu ke depan," kata Wiku.

Wiku menuturkan, untuk mencapai target itu ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Doni dan Luhut.

Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat.

Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana bagi pelanggar.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Menteri Pantau Langsung Penanganan Covid-19 di 9 Provinsi

 

Ketiga, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan.

Keempat, penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di tiap provinsi.

"Jadi penanganannya harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut. Berarti di kabupaten/kota dan juga di dalam kabupaten/kota itu kita akan lihat klaster-klaster yang lebih spesifik ada di mana dan itu harus ditangani dengan segera," kata Wiku.

Alasan tunjuk Luhut

Langkah Jokowi menugaskan Luhut untuk ikut menangani Covid-19 di sembilan provinsi prioritas menuai pertanyaan dari sejumlah pihak. Sebab, jabatan Luhut sebagai Menko Marves tak terkait langsung dengan penanganan Covid-19.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian pun angkat bicara. Donny mengungkapkan, Luhut dipercaya karena selama ini mampu mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan oleh Jokowi dengan baik.

"Pak Luhut selama ini memang dipercaya Presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan. Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan Presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di 9 provinsi," ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Alasan Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi Prioritas

Donny menyebut, penunjukkan Luhut merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Ia menegaskan bahwa Presiden selalu memberikan tugas kepada jajarannya sesuai kapasitas atau kemampuan yang dimiliki.

"Saya kira kepercayaan terhadap Pak Luhut ini diberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan resource yang mereka miliki untuk bisa segera menurunkan kasus Covid-19 di 9 provinsi tersebut," kata Donny.

Ia pun menilai penunjukkan Luhut untuk memimpin penanganan Covid-19 adalah hal yang wajar. Sebab, Luhut juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Artinya sebenarnya beliau juga secara keorganisasian, secara tupoksi, memiliki wewenang untuk melakukan apapun yang diperlukan dalam menekan angka positif," kata Donny.

"Jadi tidak perlu dipermasalahkan, prerogatif Presiden. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini beliau mampu mengeksekusi apapun yang diminta oleh Presiden," sambungnya.

Rapat dengan gubernur

Luhut terus memantau upaya-upaya pencapaian target dan rencana operasi untuk menangani Covid-19 di sembilan provinsi prioritas itu sesuai perintah Presiden Jokowi.

“Saya ingin penerapan disiplin protokol kesehatan untuk perubahan perilaku dipertegas pelaksanaannya, lalu harus ada penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan, penurunan angka kematian dan penurunan angka kematian per total populasi,” ujar Luhut melalui keterangan tertulis, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Luhut: Saya Ingin Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dipertegas...

Luhut pun melakukan rapat koordinasi secara virtual dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Utara, serta Kapolda dan Pangdam.

Dalam rakor tersebut, Luhut meminta masing-masing kabupaten dan kota untuk memberikan data-data yang menunjukkan variabel jumlah kasus, kesembuhan, dan tingkat kematian.

Kemudian data klaster penyebaran yang diklasifikasikan menjadi beberapa sub-kluster yaitu perkantoran, keluarga, pasar, maupun titik-titik keramaian yang lain.

Di samping itu, pemerintah daerah juga diminta untuk menjelaskan secara detail rencana pembangunan pusat-pusat karantina untuk isolasi pasien OTG (orang tanpa gejala) dan gejala ringan.

“Ini penting untuk menghindari isolasi mandiri di rumah yang dapat menularkan penyakit kepada keluarga yang lain,” katanya.

Selain itu, Luhut juga meminta rencana operasi lapangan dari Polda dan Kodam untuk pengerahan anggota dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di titik-titik keramaian.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nasional
Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Nasional
Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Nasional
Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X